Keberadaan trotoar yang aman dan nyaman merupakan salah satu faktor daya tarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah daerah. Ironisnya, belum semua daerah memperhatikan dengan sungguh-sungguh arti penting dari trotoar ini.
Hal ini disampaikan oleh Pakar Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas dalam diskusi "Integrasi Peningkatan Fasilitas Pejalan Kaki dengan Jaringan Angkutan Umum Yogyakarta", Kamis (26/7). Ia pun menyoroti masalah trotoar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai kurang nyaman dan bisa berdampak pada kunjungan wisatawan.
Darmaningtyas mengatakan, kondisi fisik trotoar di Yogyakarta secara umum belum memenuhi standar. Selain masih sempit, trotoar berisi pedagang Pedagang Kaki Lima (PKL), dan lahan parkir.
Kondisi trotoar yang tidak standar tersebut membuat orang tidak nyaman berjalan. Padahal Yogyakarta sebagai kota wisata dan budaya harus didukung fasilitas pejalan kaki yang nyaman. Jika ketidaknyamanan tidak teratasi, wisatawan bisa beralih seperti ke Surabaya, Malang, maupun Bali.
“Sektor utama Yogyakarta dari pariwisata dan pendidikan. Kalau sudah ditinggalkan orang, imbasnya pada perekonomian Yogyakarta akan bangkrut,” tegasnya.
Atas kondisi itu, ia mendorong pemerintah setempat untuk segera melakukan optimalisasi fungsi trotoar. “Standar trotoar harus segera diciptakan supaya dapat juga diakses pejalan kaki dan kaum difabel,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan penelitian dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) tahun 2012 ini, proporsi pejalan kaki di Yogyakarta hanya sepuluh persen. Lebih rendah ketimbang Jakarta yang mencapai mencapai 30 persen. Bahkan 80 persen responden dari 800 penduduk di Kota Yogyakarta menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman berjalan kaki.
Andi Rahma, peneliti dari KPBB menyatakan, trotoar di Yogyakarta sebagai sarana pejalan kaki memiliki banyak penghalang. Di antaranya tiang listrik, lahan parkir, keberadaan halte busway di tengah trotoar, serta kondisi kelaikan trotoar yang rata-rata belum memenuhi standar. “Harapannya nanti ada sebuah legitimasi awal dengan Peraturan Wali Kota khusus untuk fasilitas pejalan kaki,” katanya.