Kabar gembira itu datang dari New York, Amerika Serikat. Tiga organisasi lingkungan dan konservasi menganugerahkan “Valuing Nature Award” untuk pertama kalinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Yudhoyono yang memimpin pemerintahan suatu negara dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa dan seluas hampir dua juta kilometer persegi, dianggap mempelopori pentingnya sumber daya alam. Ia juga dipuji karena bekerja untuk menjaga kelestariannya.
Secara global, Indonesia merupakan salah satu negara terpenting terkait dengan isu keberlanjutan. Terutama keanekaragaman hayati, sumber daya hutan dan laut.
The Nature Conservancy, World Resources Institute, dan World Wildlife Fund memberikan penghargaan ini dalam sebuah jamuan makan malam di New York. Bertepatan dengan perhelatan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-67 di markas PBB, New York.
“Beberapa pemimpin memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, sebagian lain memprioritaskan pemerataan sosial, dan sisanya memprioritaskan perlindungan lingkungan. Tapi Indonesia, di bawah Presiden Yudhoyono, menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan, kebijakan pertumbuhan, dan kebijakan sosial cermat, dapat saling menguatkan," kata Andrew Steer, Presiden World Resources Institute.
Ketiga lembaga itu mengakui kepemimpinan Yudhoyono dalam membentuk Prakarsa Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security/CTI) yang bersifat multilateral. Inilah inisiatif yang bertujuan melestarikan sumber daya laut dan pesisir yang luar biasa di enam negara: Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste.
Wilayah itu merupakan salah satu daerah yang paling beragam secara biologis, menjadi rumah bagi lebih dari 75 persen spesies karang yang dikenal dan lebih dari 37 persen ikan terumbu karang. Secara keseluruhan, terumbu karang, mangrove, dan habitat alami terkait bernilai sebesar US$2,3 miliar. Sumber daya ini menyediakan lapangan kerja, sumber makanan, dan peluang bisnis bagi jutaan orang di wilayah tersebut.
Yudhoyono dianggap menggerakkan prakarsa yang menyatukan kemitraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antara pemerintah dengan sektor publik, sektor swasta, LSM, dan menawarkan model untuk mengkaitkan konservasi laut dengan kesehatan, kesejahteraan, dan ketahanan pangan masyarakat lokal.
Sejak itu, Indonesia telah berikrar untuk mencapai 10 juta hektar kawasan perlindungan laut pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Di mana perlindungan dan pendanaannya akan diterapkan secara ketat.
Sampai saat ini, telah tercapai 13,4 juta hektar kawasan perlindungan laut di Indonesia. Melebihi target 10 juta hektar pada tahun 2010.