Pembangunan struktur tidak efektif untuk mengatasi masalah banjir Jakarta. Diperlukan model pengendalian banjir secara terpadu dan komprehensif dengan mengacu pada upaya pembangunan non-struktur.
Hal ini mengemuka dalam diskusi pakar Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ketika berdialog tentang mengatasi bencana banjir di Indonesia, Rabu (23/1), di Yogyakarta.
Pengamat banjir sekaligus mantan Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Siswoko, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah banjir lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan bukan pengelolaan di jaringan sumber air maupun pada lahan daerah tangkapan air.
Upaya struktur sendiri dilaksanakan tanpa mengantisipasi fenomena alam dan lingkungan yang dinamis. Ia mengusulkan pemerintah dan berbagai pihak untuk melaksanakan sistem pengendalian banjir dengan mendorong pembangunan non-struktur.
Di antaranya pengelolaan dataran banjir, melakukan prakiraan banjir dan peringatan dini, penanggulangan banjir, relokasi pemukiman, perbaikan tata ruang dan penghijauan, reboisasi erosi DAS, penetapan sempadan sungai, penyampaian informasi publik, serta menguatkan manajemen sampah.
Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM Nur Yuwono menambahkan, keberhasilan pembangunan sistem pengendalian banjir sangat bergantung pada pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
Dia mengusulkan metode pengendalian banjir dengan mewajibkan setiap rumah untuk membuat sumur guna menampung air hujan. Sumur itu bisa dalam bentuk sumur resapan maupun sumur yang akan dimanfaatkan air hujannya untuk keperluan sehari-hari.
Di samping itu, dibutuhkan pengetrapan sempadan sungai dan pantai secara konsisten dan konsekuen serta pengaturan pemukiman di sepanjang sungai dan pantai tepi Jakarta.
Sementara Dekan Fakultas Teknik UGM, Panut Mulyono, menambahkan, permasalahan bencana banjir yang dihadapi Jakarta dan beberapa daerah lain akibat adanya dampak perubahan iklim dan penggunaan energi fosil yang tidak terkendali. Tak hanya itu, ia pun menyoroti minimnya dukungan sosial masyarakat pada pembangunan infrastruktur.