Jakarta memang beda dengan Bogota. Kampanye angkutan publik oleh mantan Wali Kota Bogota, Enrique Penalosa, mendorong ibukota Kolombia itu mengurangi kendaraan pribadi sampai 15 persen.
Kampanye serupa digalakkan di Jakarta. Jokowi mengambil langkah yang mirip. Ia sejak akhir tahun lalu menggunakan sepeda kayuh ke kantor.
Lalu ia menginstruksikan semua pegawai meninggalkan kendaraan pribadi pada hari Jumat minggu pertama di tiap bulan. Kemarin, Jumat (7/2) merupakan Jumat kedua larangan menggunakan kendaraan pribadi berlaku bagi 70.836 pegawai negeri sipil.
Seperti biasa, Gubernur Jokowi bersepeda ke Balai Kota Jakarta. Ia blusukan menggunakan kendaraan operasional ke Jakarta Utara.
Sementara itu, Wagub Basuki, dari rumahnya di Pluit bersepeda, lalu berganti menggunakan moda bus kota terintegrasi bus (APTB) Transjakarta ke Monas. Setiba di Monas, Basuki berjalan kaki ke Balai Kota.
Hal yang sama dilakoni ribuan PNS dari penjuru Jakarta dan sekitarnya. Kendaraan di sejumlah tempat parkir sekitaran Balai Kota pun berkurang. "Hal ini perlu diteruskan," kata Basuki.
Mereka warga yang biasa menggunakan mobil pribadi mulai membiasakan diri menggunakan angkutan umum.
Contohnya di Jakarta Utara, jumlah PNS yang menggunakan angkutan umum lebih banyak daripada di Jumat Januari lalu. Seruan ini berlaku sampai ke tingkat bawah, seperti yang terjadi di Kecamatan Pademangan. Camat Pademangan Yudhi Dwi Dharma melarang pegawainya menggunakan kendaraan pribadi.
Larangan disampaikan melalui pesan singkat yang berbunyi: "Hari ini tidak ada kendaraan milik pegawai di parkiran kantor, kecuali milik warga yang datang untuk mengurus administrasi".
Tantangan kampanye angkutan publik ini tidak ringan. Sebab, sesuai data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project 2010, pengguna angkutan pribadi ke Jakarta masih dominan—80,2 persen. Sedangkan pengguna angkutan bus 16,3 persen, kereta 3,1 persen, dan lainnya 0,4 persen.