Dialog capres dan capwapres dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berlangsung di Jakarta, Jumat malam (20/6). Berbagai sektor perekonomian dibahas dalam dialog, namun yang paling mendapat perhatian adalah masalah energi.
Menurut capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, jika Prabowo-Hatta terpilih dalam pemilu 9 Juli mendatang, subsidi energi akan terus dipangkas secara signifikan dalam waktu tiga tahun.
"Mau tidak mau kita harus mengalihkan subsidi yang begitu besar, yang akhirnya tidak produktif, kita kurangi subsidi tetapi kita tetap harus melindungi kelompok masyarakat yang paling miskin dan yang paling lemah, perhitungan kita, kita bisa turunkan subsidi mungkin setengah sampai dengan dua per tiga dalam tiga tahun, Insya Allah dalam empat-lima tahun kita bisa benar-benar minimalkan"
Pada kesempatan sama, cawapres Hatta Rajasa menegaskan, pasangan Prabowo-Hatta akan fokus pada upaya penggunaan energi terbarukan jika terpilih nanti.
"Masa depan kita ada pada renewable energy, hari ini kita memang memiliki enam juta barrel oil equivalent energy, 2025 kita perlu sembilan juta barrel oil equivalent per day apabila skenario pertumbuhan kita di atas 7 persen," kata Hatta.
Sementara capres nomor urut dua, Jokowi mengatakan persoalan energi di Indonesia dapat diatasi dengan baik jika keputusan tepat segera diambil. Bahkan menurut Jokowi, banyak peluang usaha termasuk bidang energi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga diatas 7 persen. Ia berjanji jika pasangan Jokowi-JK terpilih, pembangunan kilang minyak akan diperbanyak agar pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak atau BBM siap pakai mencukupi sehingga tidak lagi bergantung pada BBM impor.
"Lebih cepat dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik diatas 7 persen itu ada peluang yang sangat besar, kita ini mempunyai potensi yang sangat besar, punya kekuatan yang sangat besar, hanya keputusan lapangannya yang sering terlambat"
Cawapres Jusuf Kalla menegaskan persoalan energi tidak hanya fokus pada BBM dan listrik melainkan juga pertambangan. Ia setuju dengan kebijakan pemerintah mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
"Jangan negeri ini habis tanah airnya untuk diekspor raw material, habis lahan di Kendari, habis lahan di Kalimantan, bolong semua hanya diangkut tanahnya keluar, pokoknya smelter harus jalan, tidak boleh ada penundaan, itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini daripada kerusakannya, bangsa bisa menaikkan value daripada tanah air kita, kita jangan dipermainkan lagi dengan segala macam alasan, tidak ada boleh mundur," kata Kalla.
Selain masalah energi, dialog capres dan cawapres dengan Kadin Indonesia juga menyoroti masalah ketahanan pangan nasional serta upaya menurunkan angka kemiskinan melalui pemerataan ekonomi.