PBB Dukung Resolusi Australia terkait MH17

By , Selasa, 22 Juli 2014 | 10:09 WIB

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mendukung resolusi yang disponsori Australia terkait penembakan jatuh pesawat Malaysian Airlines MH17, dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengecam "pelanggaran yang tidak masuk akal" di lokasi jatuhnya pesawat.

Rusia ikut pula mendukung resolusi itu pada saat-saat terakhir, setelah dilakukan beberapa perubahan pada naskahnya, termasuk istilah "shooting down (penembakan)" yang diganti menjadi "the downing (jatuhnya)" of Malaysia Airlines MH17.

Resolusi itu menuntut suatu investigasi internasional yang independen dan memberi tekanan lebih besar terhadap Moskow agar menggunakan pengaruhnya atas kaum separatis.

Sementara itu, sebuah kereta api yang membawa jenazah sebagian besar dari 298 korban meninggalkan lokasi jatuhnya pesawat menuju ke kota Kharkov di Ukraina, dan separatis pro-Rusia menyerahkan kotak hitam pesawat kepada tim investigasi Malaysia di kubu pemberontak, Donetsk.

Gencatan senjata juga telah diumumkan dalam radius 10 kilometer di sekitar tempat jatuhnya pesawat, guna memungkinkan tim investigasi internasional mencapai daerah itu dengan aman.

Menlu Bishop mengatakan di depan Dewan Keamanan PBB, penembakan jatuh pesawat itu adalah "biadab" dan ia melukiskan pemungutan suara di PBB sebagai "respons yang jelas dari komunitas internasional terhadap aksi yang sama sekali tidak dapat diterima".

Ia mengatakan, pemberontak yang menghalangi upaya pencarian di lokasi tersebut "perlu ditanggapi".

"Itulah mengapa Australia membawa resolusi ini ke Dewan Keamanan. Dan Dewan Keamanan telah merespons," katanya. "Para korban harus diperlakukan dengan respek."

Resolusi PBB itu menuntut "akses yang aman dan tak terbatas ke lokasi jatuhnya pesawat supaya tim investigasi dapat melaksanakan tugasnya."

"Semua negara, kelompok bersenjata—semua harus bekerjasama dalam investigasi."

"Pesan dari Dewan kepada mereka yang bertanggung-jawab atas kekejaman ini jelas: mereka akan dimintai pertanggung-jawaban atas tindakan mereka."

Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans juga mengeluarkan sebuah pernyataan di Dewan Kemanan yang mengatakan, hilangnya hampir 200 warga Belanda telah meninggalkan lubang yang dalam di hati bangsa Belanda.

"Sampai mati, saya tidak bisa memahami mengapa para petugas pertolongan tidak segera diijinkan melakukan tugasnya, dan bahwa jenazah manusia digunakan dalam permainan politik," katanya. Dikatakannya, negaranya tidak akan berhenti berupaya sampai keadilan tercapai.