Pemerintah baru berjanji akan mengembalikan kejayaan Indonesia di laut. Presiden Joko Widodo mengajak semua kalangan untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Berbagai kalangan berharap, cita-cita itu segera direalisasikan.
”Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan di MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.”
Ia menambahkan, kini saatnya Indonesia mengembalikan semuanya sehingga ”Jalesveva Jayamahe” (Di Laut Kita Jaya) sebagai semboyan nenek moyang agar kembali membahana.
Pekerjaan rumah mendesak
Menanggapi pidato itu, Direktur PT Pelindo II Richard Joost Lino mengatakan, kejayaan di laut bisa dimulai antara lain melalui program tol laut. Program besar ini menyatukan Indonesia secara ekonomi, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan angkutan laut sebagai tulang punggung.
”Ini usaha untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur melalui laut,” kata Lino.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengatakan, langkah awal yang dinanti dari pemerintahan baru adalah menegakkan kedaulatan maritim. Hal itu diwujudkan dengan memperjelas batas maritim, melaksanakan gagasan tol laut, dan mendayagunakan sumber daya kelautan untuk membangun perekonomian nasional.
Pekerjaan rumah yang mendesak dituntaskan adalah menekan biaya logistik melalui perbaikan infrastruktur maritim. Saat ini, biaya logistik Indonesia sekitar 24 persen dari total produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan yang sebesar 16 persen dan Jepang 10 persen.!break!
Pembenahan pelabuhan umum juga harus dipercepat. Dari 1.240 pelabuhan umum di Indonesia, baru 30 pelabuhan yang memiliki rencana induk pelabuhan umum. Padahal, rencana induk merupakan acuan pengembangan pelabuhan.
Penyusunan tata ruang laut harus dipercepat. Undang-Undang Kelautan yang mengoordinasikan kebijakan terkait kelautan lintas kementerian atau lembaga harus segera diimplementasikan melalui penyusunan aturan turunan.
Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengatakan, pembenahan konektivitas maritim perlu segera dibuktikan dalam agenda kebijakan lima tahun ke depan.
Bambang Harjo, Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, yang bergerak di transportasi penyeberangan mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus bergerak cepat membenahi industri maritim untuk mendukung visi memperkuat sektor kemaritiman.
”Industri maritim hanya dapat tumbuh jika pemerintah menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dan bea masuk yang nilainya juga 10 persen,” ujar Bambang.
Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Michael Wattimena, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo harus lebih banyak membangun infrastruktur dan sarana transportasi kelautan untuk mendukung terwujudnya kejayaan maritim nasional.