Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru dilantik oleh presiden Joko Widodo pada Minggu (26/10) diminta menempatkan kepentingan rakyat, terutama nelayan, sebagai yang utama, tidak terpengaruh oleh kepentingan bisnisnya.
"Susi pelu menghindari conflict of interest antara bisnis perikanan dan transportasi yang dimilikinya dengan program-program kerakyatan yang menggunakan APBN," kata Riza Damanik, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.
Susi merupakan pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product yang bergerak dalam ekspor hasil perikanan serta PT ASI Pudjiastuti Aviation yang lebih dikenal dengan nama Susi Air.
Menurut Riza, konflik kepentingan perlu dihindari sebab agenda kelautan dan perikanan di masa depan sangat besar. Perlu peningkatan kesejahteraan nelayan yang membutuhkan perbaikan permodalan, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
Selain itu, diperlukan penguatan logistik pangan yang harus diupayakan lewat pembenahan pelabuhan dan armada angkut. Diperlukan juga perbaikan kebihjakan kelautan dan perikanan dan penyelenggaraan sistem informasi dan data yang berbasis riset.
Kepada Kompas.com, Minggu hari ini, Riza mengatakan, konflik kepentingan itu hanya dapat dihindari "bila partisipasi dan transparansi publik dalam penyelenggaraan program KKP dibuka luas."
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, hal utama yang bisa dilakukan terkait dengan kepakaran Susi saat ini dalam bidang transportasi antar-pulau adalah pembenahan pelabuhan dan armada perikanan.
"Disparitas antar-pulau gede sekali. 70 persen pelabuhan perikanan ada di wilayah barat. Kurang dari 30 persen yang ada di wilayah timur," kata Riza.