"Indonesia bukan pulau-pulau dikelilingi laut. Tetapi, laut yang ditaburi pulau-pulau" – A.B lapian
Berpijak dari pernyataan A.B Lapian tersebut, Susanto Zuhdi memaparkan pemikirannya tentang laut. Oleh sebab itu, penulis ingin mengajak pembaca untuk kembali mengonsepsikan Indonesia melalui perspektif kemaritiman. Apa yang diwacanakan oleh pemerintahan Jokowi untuk mengutamakan laut bukan hal baru jika dilihat dari perjalanan bangsa Indonesia.
Sebab, pandangan bahwa laut merupakan kehidupan, tempat banyak orang bergantung kiranya sulit dipungkiri (hlm. 57). Sejak zaman pra sejarah, manusia yang mendiami kepuluan Nusantara sudah mampu berlayar hingga Barat Afrika. Secara geografis Nusantara yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia lebih tepat disebut negara kelautan. Sebutan itu merupakan archipelago state yang berasal dari bahasa Yunani, istilah tersebut terdiri dari dua suku kata, Arche berarti utama dan Pelago yang artinya laut, jadi laut yang utama (hlm.71).
Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dua emporium kekuatan kerajaan Nusantara tersebut bisa menjadi besar karena bisa menguasai laut. Dengan menguasai laut dan tentu dengan militer yang kuat, dua kerajaan tersebut berhasil mengontrol seluruh perniagaan di seluruh Asia Tenggara.
Keadaan tersebut berlansung cukup lama, hingga datangnya pedagang Eropa pada abad 16. Dunia kemaritiman Nusantara sejak saat itu dihadapkan pada dunia kapitalisme dan imperialisme semakin membatasi gerak kehidupannya. Keberlanjutan jaringan pelayaran orang Nusantara dengan dunia maritimnya kini goyah termasuk kerajaan yang ada di dalamnya, setelah itu Nusantara masuk dalam fase kolonialisme (hlm.61).
Kolonialisme menyebabkan perubahan cara pandang manusia nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Laut tak lagi menjadi prioritas, kalau pun melaut, laut sudah dikuasai pihak kolonial. Tak cukup sampai di situ, Belanda juga menerapkan pemahaman konsep darat seperti yang ada di Eropa. Sejak saat itu, semua kehidupan termasuk laut menghadap ke utara (Eropa). Contohnya Selatan Jawa yang pada masa kerajaan Majapahit menjadi pelabuhan tersibuk, saat itu ditinggal dan menjadi daerah miskin hingga saat ini. Proses meninggalkan laut berlangsung hingga menjelang kemerdekaan.
Menjelang kemerdekaan, para Founding Fathers punya rasa ingin mengembalikan masa-masa keemasan Sriwijaya dan Majapahit, salah satunya dengan kembali ke laut. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 31 Mei 1945, Muhammad Yamin dengan tegas memperjuangkan perwujudan Tanah Air ke dalam wilayah negara Indonesia. ia menegaskan bahwa pemahaman Tanah Air adalah konsep tunggal.
Dengan demikian, Tanah Air merupakan kosep yang satu. "..membicarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan sesungguhnya adalah berlawanan dengan realitas. Tanah Air ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang..(hlm.77)"
Yamin meyakini laut Indonesia namun kala itu mendapat hambatan dari dunia Internasional yang menyebut laut merupakan zona bebas. Perjuangan Indonesia mengintegrasikan laut ke dalam wilayahnya dimulai kembali oleh Perdana Menteri Djuanda pada 1957. Untuk menguasai kembali lautan, pemerintah Soekarno memperkuat pasukan angkatan laut baik dari jumlah prajurit hingga alat utama sistem persenjataan. Namun, pengembalian laut sebagai sumber kehidupan gagal setelah pemerintahan berpindah tangan ke Soeharto yang berorientasi ke darat.
Buku yang terdiri dari 42 bagian ini kiranya penting untuk dibaca untuk semua agar tidak lagi meninggalkan laut sebagai kehidupan. Sebagai penutup, berikut kutipan folklore Bugis yang menggambarkan kekayaan laut. Ketika diajukan mas kawin untuk melamar gadis pujannya, pemuda miskin menjawab, "Pak, saya masih muda, karena itu belum sempat mengumpulkan kekayaan. Tetapi, saya memiliki kolam ikan yang luas dengan jumlah ikan yang tak terhitung banyaknya, yang tak pernah abis dipanen. Kolam itu adalah laut, pusaka dari nenek moyang saya."
Judul Buku : Nasionalisme, Laut, dan SejarahPenulis : Susanto ZuhdiPenerbit : Komunitas BambuTahun Terbit : Cetakan Satu, Januari 2015Tebal : xvi + 582 hlm. Isbn 978-602-9402-57-5