Presiden Joko Widodo menepis konsep sembilan garis putus-putus yang diterapkan pemerintah Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
"Sembilan garis putus-putus yang Tiongkok terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun," kata presiden sebagaimana dikutip dalam harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di 'Negeri Sakura', dari Minggu (22/03) hingga Rabu (25/03).
Presiden Jokowi kemudian menggarisbawahi pentingnya memiliki perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik."Hal itu penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu, kami mendukung Tata Cara Berperilaku (di Laut Tiongkok Selatan) dan juga dialog antaraTiongkok, Jepang, dan ASEAN," ujarnya.
Sembilan garis putus-putus atau nine-dashed line ialah kawasan yang diklaim Tiongkok di peta Laut Tiongkok Selatan. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut.
Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, dan beberapa negara ASEAN lainnya.