Thailand mendapat kecaman keras karena mendeportasi secara paksa lebih dari 100 etnis Uighur ke Tiongkok, dan sedang mengadakan pertemuan dengan para aktivis hak-hak sipil akhir pekan ini untuk membicarakan nasib 50 etnis Uighur lainnya yang masih berada di Thailand.
Kepala Komisi HAM Nasional Thailand, Niran Pitakwatchara akan bertemu dengan wakil dari Komisi Tinggi PBB urusan pengungsi dan kelompok-kelompok HAM hari Jumat.
Pembicaraan diharapkan menyelamatkan reputasi Thailand yang tercemar di dunia, setelah mendeportasi 109 pengungsi ethis Uighur ke Tiongkok, yang memicu kutukan internasional dan menuduh junta militer melanggar UU HAM internasional. Tiongkok mengatakan etnis Uighur yang dideportasi tersebut sebelumnya ingin bergabung dengan ISIS.
Pakar politik Chulalongkorn University, Puangthong Pawakapan mengatakan, junta Thailand gagal mengantisipasi kecaman mengenai pemulangan tersebut.
“Junta militer seharusnya mendengarkan nasihat organisasi internasional seperti UNHCR, jika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka seharusnya mendengarkan nasehat organisasi internasional dan mengizinkan mereka campur tangan atas nama kemanusiaan dan prinsip-prinsip HAM," ujarnya. "Saya tidak yakin seberapa besar mereka menyadari kerugian yang telah diderita negaranya.”
Setelah perundingan panjang, sekitar 180 warga etnis Uighur, kebanyakan perempuan dan anak-anak, diizinkan berangkat menuju ke Turki. Tetapi keputusan Thailand untuk mendeportasi lebih dari 100 lainnya ke Tiongkok memicu kemarahan dalam demonstarsi di Turki, di mana orang-orang menyerang kantor-kantor kedutaan Thailand dan Tiongkok.
Mereka semua berusaha pergi ke Turki, negara yang punya ikatan budaya dan linguistik dengan etnik Uighur dan Turki telah mengeluarkan dokumen-dokumen sah bagi para tahanan di Thailand untuk berimigrasi.
Direktur kelompok HAM People’s Empowerment Foundation, Chalida Tajaroensuk mengatakan, setelah ada kecaman internasional, ia optimis ke-52 perempuan dan anak-anak Uighur yang masih tersisa itu akan dibawa ke Turki.
“Sekarang ini, hanya 52 perempuan dan saya kira mereka tidak akan mengirimnya ke Tiongkok karena kini ada tekanan pada pemerintah. Kalau mereka harus dikirim keluar, mereka harusnya dikirim ke Turki sekarang. Tetapi masalahnya adalah, bagaimana melindungi 109 orang yang telah dideportasi ke itu di Tiongkok. Nasib mereka lebih rawan,” katanya.
Para pejabat Thailand mengatakan, mereka mengirim sebuah tim ke Tiongkok untuk memantau apa yang terjadi pada 109 warga Uighur yang dipulangkan minggu lalu.
Para aktivis HAM mengatakan hasil pertemuan hari Jumat yang dipimpin oleh Komisi HAM diharapkan memberi pandangan yang lebih jelas tentang kebijakan pemerintah terhadap warga Uighur.