Sejak awal dan pertengahan Juli lalu, BMKG melalui situsnya telah mengeluarkan Peringatan Dini Kekeringan bagi beberapa daerah di Jawa Tengah. Kekeringan diperkirakan akan melanda lebih dari 30 hari, bahkan pada daerah tertentu, lebih dari 60 hari.
Kecenderungan ini mendapatkan perhatian dari Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Pembagian air bersih pun dilakukan di beberapa wilayah.
“Distribusi air bersih ditujukan di wilayah kekeringan dan sangat membutuhkan air. Laporan yang kami terima hingga hari ini telah terdistribusi 416 ribu liter,” ujar Ketua PMI Jawa Tengah H. Imam Triyanto di Markas PMI Jawa Tengah yang berlokasi di Semarang.
Menurut M. Nashir Jamaludin, Humas PMI Provinsi Jawa Tengah, pembagian air bersih di propinsi ini telah dilakukan sejak Mei 2015 dan dimulai dari area Cilacap.
Hingga saat ini, PMI telah mendistribusikan air yang menjangkau 3.829 KK di Kabupaten Tegal, Cilacap, Grobogan, Temanggung, Boyolali dan Kudus.
PMI di kabupaten-kota juga melakukan kerjasama dengan berbagai instansi seperti BPBD, PDAM dan pihak swasta lainnya. “PMI saat ini membantu pemerintah untuk menyediakan kebutuhan air, karena adanya permintaan dari warga,” ungkap Imam.
Fuad Sultoni, seorang warga Kutuk RT3/RW3 Kecamatan Undaan, Kudus, mengatakan, ia bisa memperoleh air sebanyak empat ember dan dua jeriken berkapasitas sekitar 40 liter, dari pendistribusian air bersih yang dilakukan oleh PMI ini.
“Kami sampai harus berebut saat droping air. Kami juga mengajukan permintaan droping lagi, untuk jumlah warga yang lebih banyak. Surat sudah kami layangkan ke desa," ungkapnya.
Sementara itu, untuk keperluan mandi cuci kakus, Fuad dan warga lain mengandalkan air dari sungai, yang sejatinya dalam kondisi yang kotor. "Kami endapkan dulu, biar menjadi agak bersih. Caranya, air kali digenangkan di dekat sumur, nanti kan meresap melalui tanah, lalu mengalir ke sumur," ujarnya tak hilang akal.
Menurut Nashir, rencananya program pembagian air bersih ini masih terus berlanjut di bulan Agustus ini. Namun semua itu tergantung dari “situasi dan kondisi, juga hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta BPBD setempat,” pungkasnya.