Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa dengan menghormati hak asasi perempuan, dan memberikan mereka akses ke layanan kesehatan reproduksi merupakan hal penting dalam memerangi virus Zika. Virus ini diduga terkait dengan meningkatnya cacat lahir di Amerika Latin.
Para ilmuwan mencoba menentukan apakah ada hubungan yang pasti antara wabah virus Zika di Brazil dengan lebih dari 4.500 kasus yang diduga mikrosefali, yang menyebabkan bayi lahir abnormal dengan kepala dan otak kecil.
Bukti hubungan tersebut cukup kuat, sejumlah negara di Amerika Latin lari ketakutan dan membuat tuntutan yang sulit pada wanita. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein mencatat bahwa beberapa pemerintahan negara meminta perempuan untuk menunda kehamilan, tetapi tidak menyediakan alat untuk mengontrol atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Juru bicara komisaris tinggi, Cecile Pouilly, mengatakan perempuan dan anak perempuan menghadapi situasi yang sangat sulit di negara-negara pandemi Zika yang memiliki hukum ketat dalam mengatur hak-hak reproduksi perempuan.
"Dalam situasi di mana kekerasan seksual merajalela, dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi dikriminalisasi, atau tidak tersedia, upaya untuk menghentikan krisis ini tidak akan meningkat dengan hanya menempatkan fokus pada menasihati wanita atau anak perempuan agar tidak hamil," kata Pouilly.
Baca pula : Kontroversi Aborsi untuk Mencegah Infeksi Zika
Pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pouilly mengatakan penegakan hak asasi manusia sangat penting untuk respon kesehatan masyarakat yang efektif. Dia mengatakan pemerintah harus memastikan bahwa perempuan, laki-laki dan remaja memiliki akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif dan terjangkau.
Dia mengatakan bahwa El Salvador adalah negara di mana wanita mengalami banyak kekerasan seksual, namun tidak memiliki cara secara hukum untuk melindungi diri dari kehamilan atau mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.
"Kita tahu bahwa aborsi merupakan tindak kriminal dalam segala hal. Itulah sebabnya kami meminta pemerintah mereka untuk kembali dan mengubah hukum mereka, karena bagaimana mereka dapat meminta para wanita untuk tidak hamil (tetapi juga tidak menawarkan informasi yang tersedia), juga untuk menghentikan kehamilan mereka, jika mereka ingin begitu,”katanya.
Kontrasepsi, Mencegah Layanan Aborsi
Pouilly mengatakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dibutuhkan meliputi kontrasepsi, kesehatan ibu dan layanan aborsi yang aman dan memenuhi hukum. Dia mengatakan pelayanan kesehatan ini harus disampaikan dengan persetujuan sepenuhnya para wanita, non-diskriminatif, dan menghormati hak-haknya.