Para konservasionis akhirnya menyatakan bahwa harimau secara teknis punah di Kamboja, Rabu (6/4). Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran rencana aksi memasukkan kembali kucing besar tersebut di kerajaan hutan.
Hutan kering Kamboja menjadi rumah bagi sejumlah harimau Indocina, namun menurut WWF, perburuan intensif harimau dan mangsanya menghancurkan populasi kucing besar itu.
Harimau terakhir terlihat pada kamera jebak di provinsi Mondulkiri timur pada tahun 2007.
"Saat ini,tidak ada lagi populasi harimau yang tersisa di Kamboja, dan karena itulah mereka dianggap punah," tulis WWF dalam sebuah pernyataan.
Dalam upaya untuk menghidupkan kembali populasi harimau, bulan lalu pemerintah Kamboja menyetujui rencana untuk memasukkan kembali hewan tersebut ke hutan lindung Mondulkiri yang berada di ujung timur negara itu.
Rencana tersebut mencakup pemilihan habitat yang cocok, perlindungan dari pemburu dengan penegakan hukum yang kuat, dan tindakan untuk melindungi mangsa harimau .
"Kami merencanakan dua harimau jantan dan 5-6 harimau betina untuk awal," ujar Direktur Departemen Margasatwa dan Keberagaman Hayati di Administrasi Kehutanan Kamboja, Keo Omaliss kepada wartawan.
Pemerintah membutuhkan dana sekitar 20 sampai 50 juta dolar AS untuk menjalankan proyek tersebut. Pembicaraan terkait hal ini sudah mulai dilakukan dengan beberapa negara termasuk India, Thailand dan Malaysia untuk mendapatkan harimau liar yang akan dimasukkan ke Mondulkiri.
Deforestasi dan perburuan liar telah menghancurkan populasi harimau di Asia. Perkiraan terbaru dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) menyebutkan, populasi harimau di dunia hanya tersisa 2.154 individu.
"Harimau telah diburu hingga punah karena lemahnya penegakan hukum dan pemerintah sekarang bereaksi," kata Suwanna Gauntlett dari Wildlife Alliance.
Tahun 2010 lalu, negara-negara yang masih memiliki populasi harimau seperti Bangladesh, Bhutan, China, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Rusia, Thailand dan Vietnam meluncurkan rencana untuk melipatgandakan jumlah mereka pada tahun 2022.
Para pejabat dari 13 negara terebut akan bertemu pada 12-14 April di New Delhi, India untuk mendiskusikan perkembangan rencana mereka.