Presiden Jokowi merencanakan moratorium untuk tambang dan kelapa sawit. Presiden menegaskan, jangan ada lagi eksplotasi sumber daya alam yang merusak.Ahmad Surambo dari Sawit Watch berkomentar, rencana moratorium sebenarnya menjanjikan tetapi masih perlu dicek kerangka dan pelaksanaanya."Ini masih sangat umum. Baru judul besarnya saja. Harus dipikirkan bagaimana operasionalnya. Jangan kayak angin surga," kata Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/4/2016).Ahmad mengatakan bahwa ekspansi sawit sudah sangat luas dan menimbulkan konflik lingkungan serta sosial. "Kalau hanya akan moratorium, itu tidak berguna," katanya.Menurutnya, yang harus segera dibereskan adalah konflik sosial, tenurial, dan lingkungan akibat sawit. Sistem yang ada selama ini tidak cukup ampuh membereskan masalah tersebut.Ia mencontohkan, telah ada putusan Mahkamah Konstitusi No 35 terkait hak masyarakat adat. Namun, hingga kini pemenuhan hak masyarakat adat yang terdampak sawit belum dilakukan.Digagas pula reformasi agraria. Namun, menurut Ahmad, reformasi agraria seperti bagi-bagi lahan, bukan menyelesaikan konflik lahan itu sendiri."Masalah-masalah itu yang harus diselesaikan. kalau itu diselesaikan, mau ada moratorium atau tidak, tidak masalah," jelasnya.Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan rencana moratorium tambang dan sawit saat berkunjung ke Kepulauan Seribu."Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan," ujar Jokowi. Moratorium akan dalam bentuk Instruksi Presiden.