Gagasan untuk mengembangkan program ICT model dengan memperkuat kapasitas warga guna memantau proses pembangunan multiaspek perlu diterapkan di wilayah lain, pelaksanaan program di Banda Aceh dapat dijadikan model di kabupaten lain di Aceh.
Peneliti masalah-masalah komunikasi sosial Muhammad Alkaf Mukhtar mengatakan, inisiasi perlu lebih ditingkatkan, sehingga program-program yang dikembangkan lebih efektif terkait peran serta publik dalam pemanfaatan teknologi informatika yang lebih partisipatif.
“Problemnya terletak pada para pemangku kebijakan (aparat) yang jauh lebih lemah dibandingan kesadaran masyarakat, masyarakat jauh lebih respek,” ujar Alkaf.
Pengembangan program USAID-Kemitraan jangka panjang di Aceh rencananya juga melibatkan lebih banyak lembaga swadaya dan perguruan tinggi, termasuk melibatkan media arus utama —seperti radio dan televisi, media online dan penerbitan lokal— dalam menjembatani interkasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemangku kebijakan (pemerintah) dalam mengatasi masalah-masalah sosial, pelayanan dasar antar wilayah, mitigasi kebencanaan, dan berbagai hambatan pembangunan lainnya.
Menurut analis, beberapa program monumental terkait penguatan kapasitas publik dan demokrasi pernah dirintis USAID di Aceh, salah satunya saat fase Aceh memasuki masa transisi perdamaian dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana tsunami beberapa tahun silam.
!break!USAID bersama sejumlah lembaga mitra berkontribusi dalam pembangunan multiaspek, antara lain infrastruktur strategis terutama gedung sekolah dan universitas, rumah warga, jalan jembatan serta penguatan kapasitas warga bidang sosial dan ekonomi. USAID dan mitra pernah berkontribusi mewujudkan pemilihan lokal (pilkada) Aceh yang demokratis dan damai di era transisi pascakonflik dan bencana.
Sejak 2012 lalu, di tingkat nasional berdasarkan laporan VOA, Pemerintah AS-RI telah berkomitmen untuk mewujudkan kemitran strategis kedua negara, melalui program Millenium Challenge Corporation yang mempertegas komitmen bantuan Amerika bernilai $600 juta untuk membantu pemerintah Indonesia agar lebih terbuka dan transparan, pembangunan energi bersih, kesehatan anak dan program nutrisi, serta kesepakatan yang dinilai paling berarti dalam bidang pendidikan.
AS-RI baru-baru ini juga berkomitmen memperkuat kemitraan dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara perdagangan manusia. Di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan cukup besar dalam mencegah dan mengatasi kejahatan perdagangan manusia. Menurut analis, rendahnya tingkat pendidikan dan juga kemiskinan di Indonesia telah membuat masyarakat mudah terpengaruh untuk memperoleh pekerjaan secara lebih cepat atau instan.
| Penulis | : | |
| Editor | : | Palupi Annisa Auliani |
KOMENTAR