Nationalgeographic.co.id—Krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi saat ini menjadi ancaman serius bagi upaya pencapaian tujuan keberlanjutan global.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh GlobeScan, sebuah lembaga riset global terkemuka, terungkap adanya tren yang mengkhawatirkan di negara-negara Global Utara. Warga di negara-negara maju ini semakin merasakan bahwa pemerintah mereka tidak lagi bertindak demi kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Kecenderungan ini bukan sekadar isu politik biasa, tetapi merupakan indikasi kritis dari kondisi demokrasi yang sedang terancam dan secara langsung bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 16 yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
SDG 16 sendiri menekankan pentingnya membangun institusi yang kuat, inklusif, dan akuntabel sebagai fondasi utama untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.
Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat beberapa waktu lalu bukanlah sebuah kejadian yang berdiri sendiri. Peristiwa tersebut merupakan manifestasi dari gelombang populisme yang kuat, yang secara perlahan namun pasti menggerogoti fondasi demokrasi di negara-negara Global Utara.
Fenomena ini tidak terbatas pada Amerika Serikat saja, melainkan juga melanda berbagai negara maju lainnya. Di berbagai belahan dunia maju, kekecewaan terhadap model demokrasi liberal semakin terasa.
Warga, seperti dilansir laman trellis.net, semakin meragukan kemampuan pemerintah mereka untuk sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat atau menanggapi kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka.
Keraguan ini mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih luas dan mendalam terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Pergeseran sentimen publik ini menjadi tantangan serius bagi prinsip-prinsip esensial yang mendasari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 PBB, yang menekankan pentingnya institusi yang kuat, inklusif, dan akuntabel.
Dampak krisis kepercayaan pada upaya keberlanjutan global
Penelitian GlobeScan lebih lanjut mengungkapkan bahwa di negara-negara demokrasi di Global Utara, mayoritas warga tidak lagi memiliki keyakinan bahwa kehendak rakyat benar-benar menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan negara mereka.
Tingkat skeptisisme yang tinggi ini tercermin dalam angka-angka yang cukup mencolok di beberapa negara. Di Korea Selatan, misalnya, sebanyak 60 persen warga tidak percaya bahwa pemerintah bertindak sesuai kehendak rakyat.
Baca Juga: Tiga Pilar Sustainability: Fondasi Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan
KOMENTAR