Nationalgeographic.co.id – Kemunduran kerja sama antara Israel dan Palestina telah menyulitkan kedua belah pihak dalam menangani pandemi COVID-19.
“Situasi di lapangan dengan cepat dipengaruhi oleh peningkatan kasus COVID-19 di Tepi Barat, termasuk wilayah Yerusalem Timur dan Israel,” kata Nickolay Mladenov, utusan khusus PBB untuk perdamaian di Timur Tengah.
Di Israel sendiri tercatat ada lebih dari 52.600 kasus COVID-19 dan menewaskan 422 orang. Sementara itu, Otoritas Palestina telah mengonfimasi lebih dari 9.200 kasus dan 64 kematian.
“Saya khawatir karena tingkat koordinasi mereka lebih rendah dari awal tahun, ketika gelombang pertama virus mulai menyerang. Ini dapat berakibat serius bagi pengendalian penyebaran COVID-19 dan berdampak besar pada nyawa masyarakat,” imbuhnya.
Baca Juga: Populasi Penduduk di Bumi Akan Menurun, Kabar Baik atau Buruk?
Ketegangan antara dua pihak ini meningkat setelah pemerintah koalisi Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengumumkan pada Mei lalu bahwa mereka berencana mencaplok 30% wilayah Tepi Barat, termasuk permukiman Israel dan area-area yang sebagian besar dihuni oleh orang-orang Palestina.
Untuk mengatasi pandemi, Mladenov mengatakan bahwa Otoritas Palestina telah mengambil langkah untuk membatasi pergerakan di sekitar Tepi Barat dan wilayah terinfeksi.
Israel juga membatasi pertemuan yang tidak penting dan melakukan karantina di beberapa area.
Diketahui bahwa pergerakan antara Israel dan Palestina sangat dibatasi. Perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir juga telah ditutup sejak pertengahan Mei.
PBB mengatakan, situasi menjadi lebih menantang dengan penolakan Otoritas Palestina untuk menerima pajak yang dikumpulkan Israel di perbatasan komersial. Ini memperburuk krisis keuangan sehingga menghambat layanan pengiriman.
“Ini menghalangi pasien untuk mendapatkan perawatan di luar Jalur Gaza. Juga menyebabkan keterlambatan bantuan kemanusiaan dan sumber daya terkait COVID-19 dan layanan kesehatan lainnya,” kata Mladenov.
Baca Juga: Bagaimana Fotografi Jurnalistik Bisa Merenggut Nyawa Kevin Carter?
Ia menambahkan, saat ini PBB telah menandatangi perjanjian dengan Otoritas Palestina sehingga bantuan kemanusiaan bisa berjalan terus tanpa hambatan, termasuk memfasilitasi pemindahan pasien dari Gaza.
PBB juga sudah berkomunikasi dengan Israel agar menyederhanakan prosedur administrasi.
"Ganasnya virus COVID-19 menuntut tindakan luar biasa di atas kepentingan politik. Upaya cepat untuk mengendalikan virus dan mengurangi dampaknya harus diprioritaskan. Para pemimpin Israel dan Palestina memiliki tugas untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian penduduk mereka," pungkasnya.