Perhatian serta program dua pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung dalam pemilu presiden pada 9 Juli 2014, dinilai belum menempatkan beragam isu lingkungan hidup sebagai prioritas.
Padahal, kondisi lingkungan hidup merupakan prasyarat mendasar untuk melakukan pembangunan di seluruh bidang, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting berpendapat hal itu tercermin dari beberapa rencana yang diajukan kedua pasangan calon yang tak menjawab persoalan.
"Seperti tentang menginginkan kedaulatan energi, tetapi pada sisi lain tetap meneruskan konsumsi energi fosil," ujar Longgena, dalam diskusi yang digelar Greenpeace di Jakarta, Kamis (12/6) malam.
Meski demikian, Longgena mengakui intensitas perhatian kedua pasangan calon pada Pemilu Presiden 2014 lebih besar dibandingkan pada Pemilu Presiden 2009. Namun, uja dia, dengan tingkat dan laju kerusakan lingkungan yang lebih besar maka tingkat perhatian tersebut juga tak lagi mencukupi.
"Kerusakan iklim, hutan, sumber air, lautan, dan sebagainya yang kesemuanya penting bagi kehidupan," papar Longgena. Dia memberikan contoh laju kerusakan hutan saat ini adalah 70 hektare per jam.
Menurut Longgena, saat ini pembicaraan relatif hanya berfokus pada isu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Padahal, ujar dia, tanpa kualitas lingkungan ideal maka pembangunan dan tingkat ekonomi yang baik juga muskil dicapai.
Ancaman krisis energi
Pada kesempatan ini, Longgena mengingatkan pula dua isu penting yang semestinya menjadi perhatian khusus dua pasang kandidat peserta Pemilu Presiden 2014. Isu pertama terkait ancaman krisis energi yang diperkirakan mendera Indonesia pada 2013.
Adapun isu kedua adalah moratorium pembukaan hutan yang akan segera berakhir. "Ini moratorium sudah mau berakhir, tetapi belum ada kejelasan tentang bagaimana selanjutnya," sebut Longgena.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Marsanto, yang mewakili kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla mengatakan pihaknya akan menegakkan kepastian hukum terkait isu kerusakan lingkungan tersebut.
Marsanto menambahkan, pihaknya juga akan membatasi kepemilikan asing dalam isu lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara terkait penggunaan energi, dia menegaskan komitmen pihaknya pada pemanfatan sumber-sumber geotermal alias panas bumi di Indonesia.
"Ada potensi energi geotermal mencapai 28 ribu mega Watt," kata Marsanto sembari menambahkan baru beberapa titik panas bumi di antaranya saja yang saat ini dimanfaatkan. "Tentu kami serius," kata Marsanto saat didesak komitmen kubunya untuk mengembangkan panas bumi sebagai sumber energi listrik itu.