Lembaga swadaya masyarakat lingkungan, Greenpeace, ikut menanggapi debat capres-cawapres yang diadakan pada Sabtu, (5/7) malam di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Greenpeace menggambarkan secara rinci tiap program Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang berkaitan dengan "Pangan, Energi, dan Lingkungan".
"Prabowo-Hatta telah menjabarkan langkah peningkatan Energi Baru-Terbarukan (EBT) yang konkret melalui insentif dan sistem feed in tarif, dan target yang jelas, yaitu lebih dari 25% pada 2030," ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, melalui keterangan pers yang diterima, Sabtu (5/7) malam.
Namun, menurut dia, pasangan ini juga masih memprogramkan peningkatan eksplorasi minyak, serta energi fosil lain. Sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan perbaikan transportasi masal.
"Khususnya di kota-kota besar yang menjadi salah satu solusi untuk melakukan efisiensi penggunaan energi dan subsidi. Namun, titik berat terhadap pengembangan energi fosil (gas, minyak bumi) terlihat masih dominan," kata Hindun.
Menurutnya, kedua pasangan capres-cawapres belum menggambarkan implementasi sinergi antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Jokowi-JK belum melakukan penjabaran teknis tentang pembangunan rendah karbon yang seharusnya bisa menjadi prioritas baru untuk pembangunan ekonomi Indonesia masa depan.
Sedangkan Prabowo-Hatta, menurut Hindun, hanya melihat masalah ini dari segi pertumbuhan penduduk. Tetapi, masih belum menyoroti bahwa over eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran adalah penyumbang utama kerusakan alam Indonesia.
Sementara Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Teguh Surya, menilai komitmen Jokowi-JK untuk memberikan sanksi yang keras terhadap korporasi perusak hutan perlu diuji terlebih dahulu dalam implementasi penyelesaian tunggakan kasus kebakaran hutan, dan korupsi sumber daya hutan.
"Komitmen penyelesaian tumpang tindih perizinan di kawasan hutan seharusnya diawali dengan memperkuat dan memperpanjang kebijakan moratorium yang akan berakhir pada Mei 2015, termasuk review perizinan yang ada saat ini," ucap Teguh.
Ia menekankan, kedua pasang calon tidak jelas menyebutkan komitmen untuk melanjutkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia, sehingga ada kemungkinan hutan dan gambut tidak mendapat perlindungan di masa depan. Selain itu, tambah Teguh, juga tidak ada kejelasan upaya pecegahan kebakaran hutan. Mengingat, target dari penurunan emisi Indonesia pada 2020 adalah menghentikan laju deforestasi, cegah kebakaran dan lindungi gambut secara total.
"Adapun Prabowo yang menyatakan masyarakat sebagai perambah hutan adalah salah besar dan menyiratkan tidak pahamnya tentang akar pesoalan kerusakan hutan Indonesia. Sebagian besar hutan justru rusak akibat ekspolitasi untuk perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri skala besar," ujarnya.
Sementara itu, meski Jokowi dan JK menyebutkan akan merehabilitasi 2 juta hektar hutan per tahun, akan tetapi tidak elaborasi lebih lanjut mengenai implementasi atas target tersebut. "Kebijakan perlindungan hutan dan gambut melalui kebijakan moratorium juga tidak mendapatkan penjelasan yang memadai," kata Teguh.