Sejarah baru terpilihnya pemimpin negeri ini ditunggu banyak pihak. Pemprov DKI Jakarta mengharapkan masuknya babak baru hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemimpin baru diharapkan konsisten membangun kerja sama yang selama ini kurang maksimal.
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, siapa pun yang terpilih nantinya, tidak jadi persoalan. Namun, ia sangat berharap pemimpin baru ini mempunyai perhatian lebih terkait program yang akan dikembangkan di Jakarta.
”Siapa pun presiden tidak ada masalah. Akan tetapi, saya pribadi memimpikan seorang yang membangun dengan hati. Seperti Soekarno, punya keinginan membangun Indonesia dan Jakarta. Sebab, kami mempunyai beberapa program besar yang perlu koordinasi yang baik dengan pusat,” ujar Basuki setelah menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65, Muara karang, Jakarta Utara, Rabu (9/7).
Sayangnya, selama ini pemerintah pusat belum pernah melibatkan DKI dalam rapat kabinet yang membahas masalah kota. Padahal, ada banyak program besar yang akan digenjot Pemprov di antaranya percepatan sistem transportasi massal terintegrasi, pengembangan Jakarta sebagai pusat logistik nasional, juga mempercepat pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas.
Untuk sistem transportasi, Basuki menuturkan rencana adanya peleburan kereta komuter PT KAI dengan proyek mass rapid transit (MRT). Menurut Basuki, peleburan ini akan memudahkan dan menguntungkan kedua belah pihak. Sementara itu, untuk pengembangan Jakarta sebagai pusat logistik nasional merupakan sebuah proyek besar. Menurut rencana, program ini akan menggabungkan beberapa perusahaan yang memiliki basis industri yang sama.
”Seperti Singapura, program ini perlu didukung dengan moda transportasi yang memadai. Oleh karena itu, kami juga berencana membangun pelabuhan dan bandar udara baru. Semua ini tentu butuh dukungan dan persetujuan pusat,” kata Basuki.
Butuh konsistensiSenada dengan Basuki, kerja sama dengan pemerintah pusat diharapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso. Andi mengatakan, aturan dan dokumen kerja sama sudah banyak dibuat.
”Yang belum jalan dengan baik adalah konsistensi menjalankan kerja sama itu,” kata Andi.
Sejumlah persoalan Ibu Kota, kata Andi, perlu kerja sama dengan pemerintah pusat antara lain penanganan banjir, krisis air bersih, dan mencari solusi kemacetan lalu lintas. Banyak komitmen yang sudah dibuat bersama, tetapi tidak banyak langkah signifikan yang dapat dicapai selama puluhan tahun.
Andi juga mengingatkan kepada pemerintah pusat, siapa pun presidennya nanti, untuk setia merealisasikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau sudah sejak tahun 2007 undang-undang itu ada, belum pernah benar-benar diterapkan.
Bertahun-tahun, DKI Jakarta berjuang tertatih menyelesaikan persoalan pelik kota. Namun, selama itu pula Jakarta belum pernah menerima dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Padahal, DKI membutuhkan bantuan itu untuk menyelesaikan sejumlah persoalan besar.
Pemerintah pusat harus turun tangan membantu menyelesaikan masalah Ibu Kota, sebab masalah ini terkait dengan wilayah di sekitar Jakarta. Selama ini pemerintah membentuk badan kerja sama antarprovinsi (BKSP). Namun, lembaga ini tidak memiliki kewenangan mengeksekusi kesepakatan bersama.