VOA: Bagaimana Prof. Liddle melihat demokrasi di Indonesia setelah penetapan KPU beberapa saat lalu?
Prof. Liddle: Saya memang jauh dari Indonesia tetapi ikut merasakan ketegangan dari menit ke menit hari ini. Untungnya sudah selesai dan kita bisa melihat hari depan yang cerah. Demokrasi Indonesia sudah membuktikan bahwa proses ini sudah dewasa.
VOA: Meskipun tidak bisa dihindari bahwa dunia menyaksikan sendirinya adanya calon yang tidak bisa menerima kekalahan?
Prof. Liddle: Hahaha... Tampaknya Pak Prabowo ingin dan yakin sekali bahwa ia akan menjadi presiden. Hal ini pernah terjadi di Amerika ketika Mitt Romney versus Barack Obama tahun 2012 dan Mitt Romney sangat yakin bahwa ia akan memenangkan pemilu. Sampai pada hari H ia betul-betul yakin akan terpilih sebagai presiden dan ternyata tidak, ia menjadi sangat kecewa. Saya kira ini yang terjadi kepada Pak Prabowo, ia merasa betul-betul akan menjadi presiden. Mungkin butuh waktu sedikit lebih panjang untuk menerima apa yang terjadi. Saya kira nama Prabowo Subianto lebih tinggi, lebih baik dan lebih harum dalam sejarah Indonesia jika hari ini ia menerima hasil KPU dan tidak mempersoalkannya lagi. Karena betapa banyaknya pun kecurangan yang ia persoalkan, tidak akan menambah jumlah suaranya karena selisih sudah lebih dari 6%.
VOA: Tidakkah Anda melihat bahwa hal ini justru menunjukkan kalau yang betul-betul siap berdemokrasi adalah rakyat Indonesia, bukan tokoh-tokohnya?
Prof. Liddle: Ya benar. Pertama, saya melihat demokrasi Indonesia sebagai sesuatu yang sehat, meskipun banyak kritik yang dilancarkan selama ini. Tetapi yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan demokrasi adalah: pertama, pemerintah beserta jajarannya, KPU, Bawaslu, dll. Kedua, dan ini yang menarik sekali untuk dipantau, adalah masyarakat sipil. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh kawalpemilu.org atau lembaga-lembaga yang dibuat masyarakat. Ketiga, peran beberapa elit politik. Sebagai pengamat, ada beberapa tokoh di Indonesia yang kita nilai punya integritas tinggi. Misalnya Mahfud MD yang dulu memainkan peran sangat penting sebagai hakim ketua Mahkamah Konstitusi dan ia menjadi ketua tim pemenang Prabowo-Hatta. Selama ini saya mengikuti apa yang ia lakukan dan cukup senang ketika ia mengakui kegagalannya sebagai tim sukses. Senang karena itu berarti ia sudah sangat dewasa berdemokrasi. Begitu juga cawapres Hatta Rajasa yang beberapa saat lalu mengakui bahwa "Kita harus mengakui kekalahan, ada kalanya kita menang tetapi ada kalanya kita kalah. Kita harus mengakui hal itu sebagai orang dewasa." Saya kira elit-elit politik seperti ini yang memainkan peran penting. Jadi kalau saya ulangi tiga faktor yang ikut mensukseskan demokrasi di Indonesia: pemerintah dan jajarannya, masyarakat sipil dan elit politik.
VOA: Bagaimana dengan militer karena saya melihat militer Indonesia menggunakan pendekatan yang sama sekali baru dalam pemilu kali ini?
Prof. Liddle: Oh iya. Terima kasih sudah mengingatkan. Militer juga memainkan peran yang sangat positif. Saya melihat perannya yang sangat besar menjaga keamanan dan independensi KPU. Wajar saja sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa militer akan terdesak atau terpaksa memainkan peran seperti di jaman Soeharto, tapi hari ini kita lihat bukan itu yang terjadi.
VOA: Apa prioritas utama yang seharusnya dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini?
Prof. Liddle: Saya kira reformasi ekonomi. Saya menerima kebijakan ekonomi yang secara naratif mengatakan bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 10% dan sejak Soeharto turun, lebih dari 15 tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai 8%, apalagi 10%. Ini yang seharusnya tercapai di bawah pemerintahan Jokowi. Supaya hal itu tercapai, perlu ada perbaikan infrastruktur dan upaya menarik kembali investor dari luar negeri serta meyakinkan investor di dalam negeri, sehingga pertumbuhan bisa lebih cepat. Yang diuntungkan bukan hanya para pengusaha tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ada hal lain yang juga ingin saya tekankan dan seharusnya Jokowi belajar dari hal ini yaitu salah satu kegagalan Presiden Yudhoyono. Yaitu di bidang toleransi agama. Indonesia beberapa tahun ini sudah terkesan di luar negeri sebagai negara yang tidak toleran terhadap perbedaan agama, bukan hanya di dalam Islam (Syiah & Ahmadiah) tetapi juga antar Islam dan agama2 lain. Pemerintah Yudhoyono selama ini tidak membela masyarakat yang tertindas itu dan bagi saya itu sangat mengecewakan. Ini kegagalan yang cukup besar bagi pemerintah Yudhoyono. Semoga dalam pemerintahan Jokowi-JK hal ini bisa diperbaiki.
VOA: Bagaimana dengan prioritas di luar negeri?
Prof. Liddle: Saya kira dalam Debat Presiden kedua capres saat itu sama-sama menyetujui kebijakan Presiden Yudhoyono, antara lain konsep "seribu teman dan tidak ada lawan". Saya kira peran Indonesia di luar negeri saat ini sudah cukup baik dan dewasa. Jadi tinggal diteruskan saja oleh pemerintahan Jokowi-JK nanti.
VOA: Kembali ke dalam negeri, menurut pengamatan Bapak, setelah pertarungan yang demikian sengit, akankah ada kemungkinan terjadi rekonsiliasi diantara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta?
Prof. Liddle: Saya memang sempat memikirkan hal ini. Bagaimana jika Jokowi-JK menawarkan kemitraan koalisi baru kepada Gerindra dan PAN, supaya ada rekonsiliasi nasional nanti. Kita melihat kampanye cukup seru, ada yang brutal dan kejam, seakan-akan salah satu harus menang dan yang lain kalah. Tetapi bagaimana jika Jokowi-JK mengulurkan tangannya kepada Gerinda dan PAN, mengundang mereka untuk masuk dalam koalisi besar untuk memerintah selama lima tahun ke depan. Ini akan mencapai beberapa hal. Pertama, tercapainya rekonsilisiasi. Kedua, kelanjutan perlawanan terhadap korupsi yang memang menjadi isu utama kedua calon presiden. Mereka sama-sama berkomitmen tinggi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Alangkah baiknya jika mereka bisa bergabung untuk sama-sama melawan korupsi di Indonesia. Tapi ini hanya gagasan saya saja. Saya yakin Jokowi-JK juga sedang memikirkan hal ini.
VOA: Hal ini mungkin tercapai jika koalisinya hanya antar tokoh. Yang menjadi masalah adalah di belakang kedua calon presiden ini ada koalisi permanen yang punya agenda sendiri-sendiri. Misalnya, apakah PDI-Perjuangan yang mendukung Jokowi juga mau bekerjasama dengan Gerindra atau PAN atau PKS yang berasal dari kubu Prabowo?
Prof. Liddle: Betul. Memang jika kita bicara koalisi permanen hampir tidak mungkin terjadi koalisi. Sebab Golkar, lewat Yusril Ihza Mahendra telah mengatakan 'Golkar tidak bersedia berada di luar pemerintahan'. Jadi kalau Prabowo menciptakan apa yang disebut 'koalisi permanen', saya kira hal itu tidak akan terjadi karena Golkar akan selalu mencari kesempatan untuk tetap berada dalam pemerintahan.
VOA: Bisa jadi Golkar sedang bersiap melompat ke Jokowi jika benar dinyatakan menang?
Prof. Liddle: Betul.
VOA: Anda sudah lama mengikuti politik dalam negeri Indonesia dan pasti tahu bahwa koalisi permanen biasanya dibentuk setelah seorang calon dinyatakan secara resmi sebagai pemenang. Tetapi sebaliknya Prabowo membentuk koalisi permanen sebelum hasil pemilu diumumkan.
Prof. Liddle: Yaaa... katanya... hahahaha... Seperti Anda katakan saya sudah lama mengikuti politik dalam negeri Indonesia, jadi saya tahu bahwa yang permanen itu pun sesungguhnya bisa berubah.
VOA: Jadi menurut Anda tidak akan survive?
Prof. Liddle: No! Koalisi itu tidak akan survive. Koalisi antara Gerinda dan Golkar itu tidak akan survive. Jokowi sudah menang dan Golkar tidak akan mau menjadi bagian dari oposisi. Tetapi gagasan saya lain sama sekali, bagaimana jika Jokowi mengulurkan tangan kepada Gerindra dan PAN. Saya menonton semua "Debat Presiden" dan terkesan dengan beberapa jawaban Hatta Rajasa yang saya nilai menguasai berbagai kebijakan, jadi alangkah baiknya jika ia bisa menjadi bagian pemerintahan mendatang. Itu observasi saya.