Selama ini politik anggaran dibagi rata antara angkatan darat, laut dan udara, katanya.
"Saya berharap Menteri Pertahanan harus mengubah anggarannya," kata TB Hasanudin.
"Sebaiknya ada proyeksi (anggaran) ke laut lebih diperbesar sehingga konsep pertahanan ke laut itu lebih riil," tandasnya.
Doktrin kekuatan maritim pernah didengungkan oleh Presiden Sukarno, didasarkan geopolitik Indonesia yang memiliki panjang garis pantai terpanjang di dunia serta kekayaan sumber daya alam Indonesia di dalamnya.
Tetapi kebijakan ini tidak berjalan di masa Presiden Suharto berkuasa, karena lebih memprioritaskan pada pertahanan darat.
Kini kesadaran akan doktrin itu muncul lagi di saat Indonesia dirugikan ratusan triliun rupiah akibat pencurian ikan di perairan Indonesia serta sering terjadinya praktik pelanggaran atas wilayah perairannya.