'Papua tipu Papua'
Pendelegasian wewenang itu disertai kucuran dana otonomi khusus dalam jumlah sangat besar.
"Saat ini pemerintah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain dana otonomi khusus bagi Papua, pemerintah juga mengalokasikan dana infrastruktur sekitar Rp2,5 triliun kepada Papua," kata Perencana Pengembangan Wilayah Tertinggal di Bappenas, Velix Wanggai.
Titik berat dana otonomi khusus itu adalah untuk pembenahan pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi rakyat.
"Pemerintah menyadari bahwa akses jaringan infrastruktur harus didorong dan ditingkatkan karena aspek infrastuktur sering kali menyebabkan kemahalan harga," tutur Velix Wanggai.
Selain dana otonomi khusus, Papua juga masih mendapat dana-dana lain termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Bila ditotal, dana pusat yang mengucur ke Papua sekitar Rp30 triliun setahun.
Namun, apa yang terjadi dengan otonomi khusus di Papua setelah berjalan dalam tempo lebih dari 10 tahun terakhir?
"Orang Papua sendiri juga salah mempergunakan otonomi khusus itu, khususnya orang asli Papua," kata tokoh masyarakat Papua yang dulu menjadi aktivis Papua merdeka, Nicholas Messet kepada Rohmatin Bonasir dari BBC Indonesia.
"Sekarang ini Jakarta berikan uang penuh kepada orang Papua. Gubernur, bupati, walikota sampai camat-camat memiliki hak untuk memegang keuangan itu. Sekarang ini orang Papua menipu orang Papua. Lalu ada singkatan Papua tipu Papua, Patipa," tambahnya.
Akibatnya, lanjut Nicholas Messet, gelontoran uang pusat dalam rangka otonomi khusus hanya memperkaya segelintir orang dan tidak sampai ke tangan rakyat biasa.