Rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya nampaknya masih akan menciptakan dilema di pantai utara Jawa bagian barat. Pesisir Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, lokasi bakal pelabuhan itu, menjadi tumpuan bagi para nelayan Karawang dan Subang.Bagi nelayan Pasirputih, Cilamaya Kulon, lokasi pelabuhan adalah tempat mencari rajungan. Hilangnya lahan perairan itu akan menyurutkan Pasirputih sebagai sentra rajungan Karawang, yang pernah dikunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara itu, pemerintah juga masih terus menimbang-nimbang pelabuhan yang sejatinya ditujukan buat investor Jepang ini. Sayangnya, dedikasi itu mengorbankan objek vital nasional Pertamina Hulu Eenergi Offshore North West Java (ONWJ).
Mengutip Kompas.com, Jumat (27/3), Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menyambangi kantor Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan, dalam pertemuan tersebut, Pertamina menyampaikan keberatannya kepada Kementerian Perhubungan terkait rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya. "Tetap (keberatan dibangun pelabuhan di Cilamaya), jadi posisi kami tetap seperti itu, dan upaya kita adalah ke Pak Menteri (Jonan) menyampaikan berbagai perhatian kita," ujar Wianda seusai pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, kata Wianda, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bisa mengerti berbagai alasan keberatan Pertamina tersebut. Sebagai solusi, Pertamina pun mengusulkan pemindahan lokasi pembangunan pelabuhan tersebut ke Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Berbagai poin penting keberatan Pertamina itu pun disampaikan ke Jonan, di antaranya keyakinan Pertamina bahwa rencana pemerintah membangun pelabuhan di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, itu akan mengganggu operasional Blok Migas ONWJ yang dikelola anak usaha PT Pertamina.
Menurut Pertamina, jika pemerintah membangun Pelabuhan Cilamaya, maka pipa-pipa itu rawan tertabrak kapal. Akibatnya bisa fatal, ledakan besar bisa terjadi karena hal tersebut.
Belum lagi, ONWJ berperan memasok minyak dan gas ke kawasan lain di Jawa. Selain itu, dampak lahan pertanian semakin berkurang pun disampaikan Pertamina ke Menteri Jonan.
!break!DALAM 'BOOKLET GAMBARAN Umum Kabupaten Karawang 2012,' pelabuhan Cilamaya dinyatakan sebagai proyek kunci yang mendorong perkembangan wilayah Metropolitan Jakarta Raya. Pelabuhan ini diyakini sebagai masa depan bagi distribusi produk industri otomotif dan produk lain ke berbagai wilayah dalam dan luar negeri.
Kajian rencana induk pelabuhan dilakukan oleh JICA-Japan International Cooperation Agency selama 2010-2011. Rekomendasinya: pembangunan pelabuhan dan jalan di Karawang dan terminal Kalibaru di DKI Jakarta. Lokasi terbaik pelabuhan terletak di muara Ciparagejaya, antara Kecamatan Tempuran dan Cilamaya Kulon—pesisir desa Cikuntul.
Lokasi ini dipilih dengan menimbang keadaan perairan, daerah penyangga, menghindari permukiman, kebijakan dan peraturan pemerintah, serta akses terhadap jalan tol dan kawasan industri.
Untuk menghubungkan pelabuhan Cilamaya dengan jalan tol Jakarta-Cikampek akan dibangun akses mulai dari Klari hingga Tempuran. Jalan baru ini akan menghubungkan kawasan industri otomotif di Karawang barat dengan pelabuhan Cilamaya.
!break!Dengan profil seperti itu, pelabuhan Cilamaya bakal menjadi solusi bagi persoalan kemacetan lalu lintas ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Cilamaya sedikitnya akan memangkas kepadatan lalu lintas sampai 30 persen. Kelak, jika berdiri, kepadatan transportasi ke Tanjung Priok akan menyusut hingga 18,7 juta truk per tahun (10 truk per menit).
Proyek raksasa ini merupakan kesepakatan antara Indonesia dengan Jepang. Negeri Matahari Terbit ini bergairah membangun pelabuhan setelah beberapa perusahaannya hendak memindahkan pabriknya ke Indonesia. Kerjasama ini memakai sistem build operation transfer (BOT): perusahaan Jepang akan membangun dan mengelola pelabuhan Cilamaya dalam jangka tertentu, sebelum menjadi aset Indonesia.
Dana pembangunan megaproyek ini mencapai Rp43,5 triliun atau US$3,45 miliar. Pembangunan bakal berlangsung dua tahap. Tahap pertama, US$ 2,39 miliar, yang akan berlangsung pada tahun ini; dan tahap kedua: US$1,06 miliar. Dengan dana sebesar itu, kelak saat beroperasi pada 2020, pelabuhan raksasa ini mampu menampung peti kemas setara 7 juta twenty feet equivalent units (TEUs).
!break!DALAM KEPUTUSAN Presiden Nomor 63 Tahun 2004, objek vital nasional merupakan kawasan, bangunan, dan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat strategis bagi negara. Dengan begitu, perlu dijaga dan diamankan dari setiap usaha, dari dalam maupun luar negeri, yang berpotensi membahayakan fungsinya.
Blok lepas pantai PHE ONWJ membentang 8.300 kilometer persegi, dari Kepulauan Seribu hingga utara Kota Cirebon, adalah daerah terlarang bagi pelayaran kapal-kapal besar. Di blok ini terdapat 222 anjungan produksi lepas pantai dengan lebih 700 sumur. Bahkan, kapal nelayan hanya bisa melintas sedekat 500 meter.
Saban hari, buat memproduksi minyak, puluhan kapal laut lalu-lalang untuk mendukung operasi PHE ONWJ, didukung satu unit penampung minyak, serta kapal tanker.
Kelak, jalur kapal-kapal besar dari pelabuhan Cilamaya bakal memotong rangkaian pipa minyak di bawah laut. Bentangan pipa-pipa minyak mencapai 1.700 kilometer—dua kali panjang Pulau Jawa—dengan delapan jalur pipa besar berukuran 28 inchi.
!break!Di bagian tengah blok ini, terdapat fasilitas produksi yang menjadi tulang punggung produksi migas PHE ONWJ. Kapal-kapal besar dari Cilamaya kelak akan membelah wilayah tengah tersebut.
Kapal-kapal itu berukuran ultra (ultralarge carrier) dengan panjang 400 meter, lebar 40 meter. Draft atau lambung kapal setinggi 14 meter. Sementara itu, anjungan minyak hanya setinggi 12 meter. Kira-kira, perbandingannya: anjungan minyak hanya seujung pena, kapal ultra sebesar kotak pensil.
Seluruh rangkaian pipa tersebut tidak terpendam, tapi tergeletak di dasar laut. Risikonya, jika ada kapal besar berlabuh, jangkarnya bisa merobek pipa. Selama 2011-2014 sedikitnya terjadi insiden 53 kapal mengalami gangguan, bahkan ada yang terdampar di kawasan Blok PHE ONWJ. Hal itu berisiko merusak pipa gas dan fasilitas produksi Pertamina.
!break!KAWASAN PESISIR Cikuntul juga berdampingan dengan lahan pertanian produktif yang subur. Pada musim basah bulan Maret ini, para petani bergerak ke sawah-sawah. Menebar benih, menanam. Sepeda motor berbaris di tepi sawah. Petani hilir-mudik mengangkuti bibit padi siap tanam.
Koordinator Gerakan Masyarakat Tolak Pelabuhan Cilamaya Asep Saefuddin menuturkan, daerah pertanian di Tempuran, Ciparagejaya dan sekitarnya merupakan lumbung padi Karawang. Bersama Kabupaten Subang, Indramayu, Cirebon, Karawang adalah penghasil beras utama untuk Jawa Barat.
Lantaran itulah, Gerakan Masyarakat melayangkan aspirasinya ke Presiden Joko Widodo pada 11 Maret lalu saat berdemontrasi di depan Istana Negara. Sebelum menemui Presiden Jokowi, Gerakan Masyarakat menggelar unjuk rasa di Kementerian Perhubungan. Namun, tak ada pejabat kementerian yang menanggapinya.
Kepada Presiden, Asep bersama sekretaris Gerakan Masyarakat, menyampaikan paparan ihwal lokasi pelabuhan Cilamaya. "Dalam itungan saya, paling sedikit 1.000 hektare lahan sawah produktif akan hilang," ujar Asep memaparkan. "Bapak Presiden kaget."
Asep menegaskan bahwa cita-cita Presiden adalah Nawa Cita yang mencakup ketahanan pangan. "Inilah saatnya Presiden mewujudkan cita-citanya dengan tidak mengorbankan sawah produktif untuk pelabuhan Cilamaya."
Pada kesempatan itu, Asep juga memaparkan, di sekitar Cilamaya terdapat kampung Pasirputih dengan industri rajungan berkualitas ekspor.
"Presiden menanggapi bahwa, 'Saya selaku Presiden Republik Indonesia, sampai detik ini, belum memutuskan apapun terkait dengan rencana pelabuhan Cilamaya. Tolong sampaikan kepada masyarakat dan media'," Asep menuturkan ulang pernyataan Jokowi.
!break!Presiden kepada Asep juga menegaskan: 'Jika ada anak buah saya yang menyatakan pelabuhan pasti dibangun itu sama dengan kebohongan publik. Sampaikan siapa anak buah saya yang sudah pernah turun ke lokasi?' Presiden juga akan mengirimkan tim independen untuk melakukan kajian komprehensif dan feasibility study.
Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi telah melakukan lawatan kenegaraan ke Jepang, lalu ke Tiongkok. Di sana, Jokowi akan menggelar pertemuan dengan kalangan bisnis Jepang dan Tiongkok.
"Jadi kita tunggu saja, bagaimana ending-nya. Sampai saat ini, saya bersama teman-teman yang satu visi, masih yakin Pak Jokowi memberikan solusi yang tepat, tidak merugikan ketahanan pangan dan menumbuhkan ekonomi nasional dengan adanya pelabuhan. Saya tidak menolak pelabuhan, tapi lokasinya jangan di titik yang sekarang."