Nationalgeographic.co.id—Sebuah penelitian baru telah menemukan bahwa aborsi selektif jenis kelamin lebih rendah di India di distrik dengan legilastor negara bagian muslim. Laporan penelitian dari universities of Kent, Warwick and Notre Dame (United States) telah dipublikasikan di Journal of Development Economics baru-baru ini.
Dijelaskan dalam laporan penelitian dengan judul "Religion and abortion: The role of politician identity" ini, bahwa temuan mereka konsisten dengan laporan sebelumnya. Kalangan muslim di India sebelumnya diketahui memang enggan melakukan aborsi dibandingkan kalangan Hindu di India.
Di India, tindakan aborsi memang telah dilegalkan sejak tahun 1971. Aborsi yang aman dipandang sebagai hak perempuan, namun aborsi ilegal masih mudah diakses dengan prosedur dan fasilitas yang dianggap tidak aman di India.
Di sisi lain, dilegalkannya aborsi di India justru menyebabkan meningkatkan aborsi selektif jenis kelamin. Aborsi selektif jenis kelamin telah meningkat secara dramatis di India dalam beberapa dekade terakhir.
Halaman berikutnya...
Aborsi selektif jenis kelamin adalah praktik dari penentuan sebuah kehamilan yang berdasarkan pada jenis kelamin yang diprediksi dari janin. Aborsi selektif terhadap janin perempuan sangat umum di kawasan-kawasan dimana norma-norma kebudayaan lebih menghargai anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Janin laki-laki lebih dihargai untuk dilahirkan dibandingkan janin perempuan.
Pada studi tersebut, peneliti menemukan peningkatan kesuburan di distrik di bawah legislator Muslim di India. Ketimbang menyarankan aborsi, legislator muslim lebih menyarankan mengubah aborsi selektif jenis kelamin menjadi meningkatkan kesuburan sebagai upaya untuk mencapai campuran gender yang diinginkan.
Rasio kelahiran berdasarkan jenis kelamin di India telah tumbuh lebih bias laki-laki dibandingkan perempuan. Peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan wanita, penurunan preferensi anak laki-laki sejak pertengahan hingga akhir tahun 1980-an tetap tidak mempengaruhi bias tersebut.
Bahkan, penerapan larangan penentuan jenis kelamin sebelum kelahiran pada 1996 tidak mempengaruhi hal tersebut. Di India, sejak tahun 1996, pemerintah melarang praktik mengetahui jenis kelamin saat hamil untuk mencegah aborsi selektif.
Baca Juga: Mumi Janin Abad ke-19 Ungkap Prosedur Aborsi Kuno yang Paling Ekstrem
Padahal, menurut penelitian, di kalangan Muslim, tingkat preferensi anak laki-laki serupa walaupun tingkat aborsi selektif lebih rendah. Namun, karena Muslim memiliki preferensi (yang dinyatakan) yang lebih kuat terhadap aborsi daripada umat Hindu, legislator Muslim, yang bertindak berdasarkan preferensi mereka, lebih efektif dalam mengurangi aborsi daripada umat Hindu.
Temuan kunci pada penelitian ini yakni, peran identitas agama politisi pada hasil aborsi di India, muslim memiliki tingkat preferensi anak laki-laki yang sama tetapi menentang aborsi lebih dari orang Hindu, kehadiran legislator Muslim menghasilkan aborsi selektif jenis kelamin yang lebih rendah dan peneliti tidak menemukan bukti bahwa legislator Muslim mengubah preferensi terhadap perempuan. Penelitian ini menjadi yang pertama yang melihat hubungan tingkat aborsi dan legislator yang mewakili distrik di India.
Pada studi ini, para peneliti menggunakan data survei nasional tentang sejarah kesuburan retrospektif lebih dari 450.000 wanita dengan lebih dari 860.000 kelahiran selama tiga dekade. Associate Professor of Economics and Global Affairs Lakshmi Iyer dari University of Notre Dame memimpin penelitian ini, bersama dengan Profesor Irma Clots-Figueras dari Kent’s School of Economics dan Profesor Sonia Bhalotra dari Warwick’s Department of Economics.
Profesor Clots-Figueras mengatakan, bahwa penelitian mereka menunjukkan bahwa legislator Muslim lebih efektif dalam mengendalikan aborsi selektif anak perempuan di India. "Studi sebelumnya belum menetapkan hubungan sebab akibat antara preferensi politisi dan hasil aborsi, namun temuan kami menunjukkan bahwa identitas pribadi legislator memang bisa menjadi komponen kunci dari efektivitas kebijakan," kata Figueras dalam rilis university of Kent.
Baca Juga: Menilik Sistem Pendidikan Kuno di India, 1.500 Tahun Sebelum Masehi