Pidato perdana menteri tersebut merupakan tanggapan atas laporan yang diterbitkan tahun lalu oleh dewan penasehat yang ditunjuk pemerintah.
Rekomendasinya termasuk permintaan maaf dan pengakuan pemerintah bahwa perdagangan budak dan perbudakan dari abad ke-17 hingga penghapusan “yang terjadi secara langsung atau tidak langsung di bawah otoritas Belanda adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Laporan tersebut mengatakan bahwa apa yang disebut rasisme institusional di Belanda “tidak dapat dilihat secara terpisah dari perbudakan dan kolonialisme selama berabad-abad dan ide-ide yang muncul dalam konteks ini.”
Para menteri Belanda membahas masalah di Suriname dan bekas koloni yang membentuk Kerajaan Belanda—Aruba, Curacao, dan Sint Maarten serta tiga pulau Karibia yang secara resmi merupakan kotamadya khusus di Belanda, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba.
Pemerintah mengatakan bahwa mulai 1 Juli 2023, akan menjadi tahun peringatan perbudakan di mana negara “akan berhenti sejenak untuk merenungkan sejarah yang menyakitkan ini. Dan bagaimana sejarah ini masih memainkan peran negatif dalam kehidupan banyak orang saat ini.”
Itu digarisbawahi awal bulan ini ketika penyelidikan independen menemukan rasisme yang meluas di Kementerian Luar Negeri Belanda dan pos-pos diplomatiknya di seluruh dunia.
Di Suriname, negara kecil Amerika Selatan di mana pemilik perkebunan Belanda menghasilkan keuntungan besar melalui penggunaan tenaga kerja budak, para aktivis dan pejabat mengatakan bahwa mereka tidak dimintai masukan, dan itu adalah cerminan dari sikap kolonial Belanda.
Baca Juga: Cerita Jelang Masuknya Film ke Hindia Belanda pada Awal Abad ke-20
Baca Juga: Kisah Tragis Politikus Belanda, Tubuh Digantung dan Dikanibal Lawannya
Baca Juga: Begini Asal-usul Julukan Orang Belanda Depok, Jangan Salah Kaprah!
Baca Juga: Rijkmuseum Ungkap Kebrutalan Perbudakan Belanda di Tanah Koloni