Nationalgeographic.co.id—Sampah menjadi permasalahan besar di Indonesia, menghasilkan pencemaran lingkungan. Terlebih di sekitar Jakarta, sampah disalurkan di beberapa titik di luar kota seperti di Bekasi. Maka, pengolahan sampah daur ulang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan.
Sayangnya, masih banyak tempat pembuangan sampah terpadu dan tempat pengelolaan sampah daur ulang yang tidak terawat.
Waste4Change dalam diskusi 8 Maret 2023, mencatat sebesar 40-50 persen TPST dan TPS3R kembali menjadi sekadar tempat sampah. Hal itu disebabkan skema pembiayaan sampah yang tidak berkelanjutan.
Padahal, pengelolaan sampah adalah prioritas investasi hijau yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Selama ini pendanaan menyasar pada pembangunan infrastruktur yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup dan adopsi teknologi hijau.
"Kementerian investasi masih terus menyempurnakan regulasi mengenai investasi persampahan, dan ini butuh pertimbangan yang matang," terang Moris Nuaimi, Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi-BKPM.
Dalam diskusi "Investasi Hijau untuk Pengelolaan Sampah Bertanggung Jawab" yang diselenggarakan secara hybrid oleh Waste4Change, Moris mengatakan bahwa inisiasi mandiri dan upaya dari swasta dapat menguatkan sumber pendanaan untuk investasi hijau.
"Ini adalah contoh yang bisa ditiru oleh pihak pemerintah daerah lain dan penyedia layanan pengelolaan sampah lainnya untuk bergerak lebih gesit, dalam menggali lebih banyak investasi hijau, untuk dapat mewujudkan lingkungan Indonesia yang berkelanjutan," tutur Moris.
Selama ini untuk mengatasi permasalahan sampah, mulai dari pengangkutan sampai pengelolaan di TPA, mengandalkan iuran masyarakat.
Bahkan, melansir Ombudsman Republik Indonesia, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid bahkan memberi sanksi kepada warga yang tidak ikut iuran, berupa pemblokiran KTP.
Metode seperti ini punya dampak kepedulian sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan daur ulang, menurut sebuah studi dari Institut Pertanian Bogor.
Akan tetapi, tidak semua daerah bisa menerapkan metode seperti ini, sehingga tingkat biaya operasional belum bisa menguntungkan.
Sementara, Mohamad Bijaksana Junerosano selaku CEO & Founder Waste4Change menerangkan, metode pendanaan iuran dari masyarakat sudah ditinggalkan di negara maju. Masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak untuk pengelolaan sampah.
"Menangani masalah sampah perlu kolaborasi dan kontribusi dari semua pihak," kata Mohamad Bijaksana. "Stakeholder yang hadir di sini adalah bagian dari solusi untuk bekerja sama menangani sampah dari hulu ke hilir."
Baca Juga: Recycle for Good: Bawa Sampah untuk Didaur Ulang, Dapatkan Hadiahnya
Baca Juga: Revolusi Pascapandemi: Dunia Mode Pakaian Menjadi Ramah Lingkungan
Baca Juga: Demi Bumi, Mari Berkolaborasi Wujudkan Gaya Hidup Nol Sampah
Baca Juga: Tumpukan Sampah Semakin Mengancam Bumi, Bagaimana Cara Menerapkan Gaya Hidup Zero Waste?
"Maka, kita perlu membuka diri sebesar-besarnya untuk investasi yang lebih hijau dengan melakukan reformasi di bidang persampahan ini di Indonesia," ia melanjutkan. "Ada banyak skema pendanaan, namun kita perlu memastikan juga ekosistem yang didukung oleh seluruh stakeholder agar tercipta dampak yang berkelanjutan."
Melalui acara ini, Waste4Change sebagai pihak swasta dibidang bisnis pengolahan sampah, memamerkan Rumah Pemulihan Material (RPM) 2.0 di Bekasi, Jawa Barat. Di dalamnya, Waste4Change menambahkan mesin pemilahan sampah yang terintegrasi secara digital agar bisa siapa pun bisa memantau, termasuk aliran pengolahannya.
Inovasi teknologi di RPM ini berkat dana investasi pihak swasta lainnya, seperti AC Ventures dan PT. Barito Mitra Investama. Waste4Change mengeklaim, teknologi di RPM ini bisa mengurangi residu sampah dari 65 persen menjadi 10 persen, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah Bekasi per harinya.
"Kota Bekasi setiap harinya berjibaku mengelola tempat pengelolaan sampah terbesar bagi beberapa daerah sekitarnya," terang Reny Hendrawati, Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
"Kami sangat mendukung terselenggaranya pengelolaan sampah bertanggung jawab yang didorong oleh investasi hijau, sehingga tercipta penanganan sampah yang lebih optimal di Kota Bekasi."