Warga di Athena, dalam sejarah dunia kuno, sangat berhati-hati dengan sistem ini untuk menghindari kemungkinan kecurangan.
Ada beberapa posisi di Athena yang dipilih oleh Majelis, yang paling menonjol adalah jenderal militer. Setiap tahun, sepuluh jenderal dipilih melalui pemungutan suara sederhana yang disukai atau tidak disukai oleh Majelis secara penuh.
Sparta adalah kasus unik. Negara kota yang bukan demokrasi ini menerapkan beberapa unsur demokrasi. Misalnya, salah satu badan penguasa tertingginya adalah Dewan Tetua. Dewan ini terdiri dari dua raja dan 28 pejabat terpilih yang berusia di atas 60 dengan durasi menjabat seumur hidup.
Sistem ini mungkin adalah pendahulu monarki parlementer hari ini di mana terdapat raja yang diwariskan secara keturunan, perdana menteri, dan para menteri yang dipilih dalam pemilu.
Uniknya, untuk mengisi jabatan yang kosong, masyarakat Sparta akan berteriak di dalam pemilu.
“Setiap kandidat akan bergiliran masuk ke ruang pertemuan yang besar, dan orang-orang akan berteriak dan bersorak atas persetujuan mereka. Di ruangan lain, tersembunyi dari pandangan, juri akan membandingkan volume teriakan untuk memilih pemenang,” ungkap Eric Robinson, profesor sejarah di Indiana University, dikutip dari History.
Pemilu Kekaisaran RomawiRomawi awalnya adalah kerajaan di Italia. Namun, perubahan politiknya terjadi pada 509 SM ketika pecah revolusi yang menggeser sistem monarki menjadi republik. Kelak, republik ini tumbang menjadi Kekaisaran Romawi yang mengembalikan monarki seperti yang dikenal secara populer.
Dalam proses pemerintahannya, Republik Romawi menerapkan demokrasi ala Athena untuk menentukan pemimpin dan rancangan undang-undang (RUU). Bedanya, pemilih yang terlibat dibagi berdasarkan kelas dan menciptakan sistem yang menguntungkan bagi kalangan orang kaya.
Orang Romawi memiliki tiga majelis: Majelis Centuriate, Majelis Suku, dan Dewan Plebeian. Majelis Centuriate melakukan pemungutan suara yang dimulai dari kalangan masyarakat kaya.
Dickson menjelaskan, jika semua orang kaya ingin suatu RUU disahkan atau kandidat terpilih sebagai konsul, mereka dapat memilih dalam blok (kelompok) suara dan mengesampingkan kelas bawah. Hak istimewa orang kaya ini disebut praerogativa yang bermakna "pendapat awal sebelum orang lain" yang menjadi asal hak prerogatif hari ini.
Majelis Suku dan Dewan Plebeian juga memungut suara yang dalam sistem sejarah dunia kuno Romawi dengan membuang undi. Majelis Suku juga seperti DPD, di mana setiap daerah memiliki perwakilan daerah untuk menyatakan pendapat dan memutuskan rancangan undang-undang.