Nationalgeographic.co.id—Warna-warni bendera partai berkibar tanpa teratur di sepanjang jalanan utama Jakarta. Pelbagai spanduk partai dan para caleg merusak visual. Tidak jarang, Alat Peraga Kampanye (APK) ditaruh sembarangan, mulai dari di pembatas jalan sampai-sampai kerap rubuh dan rawan tertabrak kendaraan lalu-lalang sampai dipaku di pohon.
Selain tidak sedap di mata bagi banyak orang, saya sendiri pusing melihat warna-warni dan berbagai foto caleg atau paslon capres-cawapres. Bahkan, selama masa kampanye, saya merasa tidak nyaman untuk keluar dari rumah kecuali untuk liputan dan ke kantor.
Padahal, UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 70 dan 71 melarang penempelan APK di berbagai fasilitas publik, termasuk jalan protokol dan pepohonan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memberikan sanksi bagi APK yang tidak tertib dalam Pasal 76 ayat 2 PKPU Nomor 15 tahun 2023. Tindakan sanksi harusnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kenyataannya sampah visual ini tetap ada di mana-mana, seolah penegakkan hukumnya tiada.
"Kalau seluruh Indonesia ada sekitar 350 ribuan caleg, terus ditambah dengan banner-banner capres. Kalau setiap kandidat itu pada bikin 1.000 banner, berartikan 350 juta. Itu kalau seribu. Dihitung perkilonya mungkin sekitar 350 ribu ton," kata M.G. Pringgotono, founder Stuffo.
Pria yang disapa sebagai Emji ini belum dapat memastikan jumlah kisaran yang tepat dari spanduk yang diproduksi selama Pemilu 2024. "Itu dari Pemilu doang. Sempat ngobrol-ngobrol, ternyata enggak 1.000 banner, tetapi satu caleg bisa 11.000 banner—tergantung caleg yang mana dulu. Kalau ada duitnya, bisa banyak," lanjutnya terkekeh.
Semakin dekat dengan masa pencoblosan Pemilu 2024, berbagai pihak telah mengingatkan agar pihak partai, caleg, dan tim sukses menertibkan APK. Spanduk-spanduk mulai dicopot sejak awal masa tenang Pemilu pada 11 Februari 2024.
Namun, yang luput adalah ke mana sampah-sampahnya? Permasalahan sampah, terutama di Jakarta, adalah hal yang sangat penting. Emji mengatakan bahwa tidak sedikit sampah APK yang hendak masuk ke tempat pembuangan sampah tanpa didaur ulang atau dibakar.
Spanduk APK kebanyakan terbuat dari polivinil klorida (PVC), bahan polimer termoplastik paling banyak dipakai diseluruh dunia setelah polietilna dan polipropilena.
Melansir Kompas.com, pembakaran sampah PVC akan menyebarkan senyawa kimia dioksin yang berdampak buruk bagi tubuh. WHO juga menjelaskan, dioksin memiliki racun yang memengaruhi organ dan sistem tubuh. Zat kimia ini juga ditemukan dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan.
Asap pembakaran sampah juga adalah salah satu sumber kombinasi polusi di Jakarta. Berdasarkan pantauan kolaborasi Waste4Change dalam "Menelusuri Aktivitas Pembakaran Sampah Terbuka di Wilayah Jabodetabek" pada Februari 2023, setiap tahunnya sampah yang dibakar mencapai 240,25 gigaton.
Mendaur ulang sampah APK Tak ingin menambah beban sampah Jakarta, Emji bersama rekan-rekan di Stuffo dan kelompok Gudskul Rekayasa dan Dicoba-coba (GudRnD) menginisiasi Program Pengumpulan dan Pendaurulangan Limbah Banner APK. Undangan kegiatan kolektif sesama masyarakat ini diadakan sejak 8 Februari 2024.
Stuffo sudah sejak 2017 melakukan daur ulang spanduk. Awalnya, mereka mendaur ulang berbagai spanduk yang terkumpul dari berbagai kegiatan pameran seperti kesenian di sekitar Jakarta. Saat itu, Stuffo bertempat di Gudang Sarinah Ekosistem.
"Dan itu numpuk di gudang kami tuh. Jadi kayaknya [sampah-sampah spanduk] ini harus dimanfaatkan. Kemudian, jadilah itu kami membuat produk berupa tas [dari bahan spanduk]. Lumayan respons [masyarakat] bagus. Jadi kita terusin," terang Emji.
Pada 2018, Stuffo bertempat di Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan menghadirkan laboratorium produk, tempat berkumpul untuk kolaborasi bersama seniman, arsitek, desainer produk, dan pegiat kreativitas dari bahan limbah plastik lainnya.
Emji dan rekan-rekan sempat mencoba pendaurulangan sampah APK pada Pemilu 2019, namun hanya terbatas. Ketersediaan alat pengolahan menjadi kendalanya. Kali ini, mereka memiliki alat memadai, namun masih membutuhkan bantuan dari pihak-pihak tertentu, terangnya.
Dari upaya yang dilakukan secara kolektif kali ini, Stuffo dan GudRND kini tidak hanya sekadar mendaur ulang APK sebagai tas, melainkan produk ekonomis lainnya seperti bata, lantai, dan papan triplek.
"Pertama, kami menyelesaikan dulu problem dari banner yang datang. Lalu dicacah untuk, misalnya menjadi papan. Dari sisa cacahan itu, fokus mengkreasi karena itu jadi bahan baku. Kemudian, persoalannya di desain. Kami tentukan menjadi macam-macam sepert kursi, rak, dan macam-macam," lanjutnya.
Sebagai usaha kolektif Stuffo dan GudRnD, Emji mengadakan lokakarya "Operasi Plastik" untuk masyarakat yang diadakan setiap bulan. Dengan lokakarya seperti ini masyarakat juga bisa mendaur ulang sampah APK menjadi bahan ekonomis.
"Ini kegiatan yang mendukung circular material, sesuatu yang bisa terus diolah tanpa harus dari materi yang bersifat eksploitatif," tuturnya.
Dia mencatat, per tanggal 15 Februari terdapat 5 ton yang diterimanya bersama teman-teman, dan masih ada lagi yang akan datang. Kebanyakan sisa APK ini didatangkan setelah berkomunikasi dengan pihak kelurahan, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Ulang (KPPSU), dan Satpol PP.
Tanggung jawab bersamaEmji berharap adanya bantuan pendaurulangan dari berbagai pihak, termasuk partai, caleg, atau pihak kandidat yang seharusnya bertanggung jawab atas sampah APK.
"Sekarang sudah serius banget. Pemilu ini bukan main banyaknya. Kemarin saja kita, wah ngeri. Banyak lagi di tempat-tempat lain yang menghubungi kita untuk diambil. Kita kewalahan juga untuk mengambil karena enggak punya kendaraan untuk menjemput itu semua. Banyak banget," seru Emji.