Singkap Sistem Perpajakan dan Korupsinya dalam Sejarah Mesir Kuno

By Sysilia Tanhati, Jumat, 5 April 2024 | 17:00 WIB
Mesir kuno meninggalkan warisan pajak dan prinsip-prinsip pemerintahan administratif. Dalam sejarah Mesir kuno, masyarakat pun harus membayar pajak. (Charles Wilkinson/CC0)

“Lapangan dikenai pajak dengan cara yang berbeda-beda dan tarifnya bergantung pada produktivitas masing-masing lahan serta kesuburan dan kualitas tanah,” kata Moreno Garcia. “Tetapi pemerintah menentukan tarif pajak dasar yang bergantung pada ketinggian Sungai Nil.”

Di Elephantine para arkeolog abad ke-19 menemukan nilometer, tangga yang digunakan untuk mengukur tingkat banjir Sungai Nil.

Jika air naik melebihi garis yang ditandai, ini menandakan ladang terendam banjir dan panen buruk; jika suhunya turun terlalu rendah, itu berarti kekeringan dan tanaman mati.

“Terlalu banyak air sama buruknya dengan terlalu sedikit air,” kata Wilkinson. “Mesir kuno pada dasarnya adalah kerajaan dengan ekonomi pertanian dan bergantung sepenuhnya pada Sungai Nil. Kami memiliki catatan pengukuran ketinggian Sungai Nil sejak masa penyatuan Mesir. Jadi kami dapat berasumsi bahwa ini menjadi dasar perpajakan awal.”

Pajak hasil panen merupakan sumber pendapatan penting bagi kas kerajaan. Namun Mesir kuno membutuhkan lebih dari sekadar gandum. Mereka juga membutuhkan tenaga kerja.

Hal ini diatur dalam sistem corvee. Dalam sistem ini, semua warga Mesir kuno yang berpangkat pejabat dapat diwajibkan oleh kerajaan untuk bekerja pada proyek-proyek publik. Mereka harus melakukan tugas-tugas seperti mengolah ladang, menambang, dan membangun kuil serta makam.

Metode pengumpulan pajak dalam sejarah Mesir kuno

Selain menentukan tarif pajak dan jenis pajak, orang Mesir kuno mengembangkan berbagai metode pengumpulan pajak. Pada masa Kerajaan Lama, kerajaan mengenakan pajak secara kolektif kepada masyarakat.

“Pemilik perkebunan harus menyerahkan barang-barang yang disumbangkan oleh para pengikutnya,” tambah McMahon.

Sekitar waktu yang sama, orang Mesir kuno memelopori konsep pemerintahan pusat yang dipimpin oleh firaun. Konsep ini memiliki provinsi-provinsi yang lebih kecil dikenal sebagai nome di bawah administrasi pemerintah daerah.

Selain menentukan tarif pajak dan jenis pajak, orang Mesir kuno mengembangkan berbagai metode pengumpulan pajak. (Norman de Garis Davies/CC0)

Untuk memastikan bahwa para nomarch (gubernur provinsi) melaporkan secara akurat kekayaan distrik mereka, firaun melakukan tur tahunan.