Di Romawi, suap elektoral merupakan bisnis besar. Pada akhir Republik ROmawi, asosiasi terorganisasi mengoordinasikan skema suap dan pemerasan. Pinjaman dalam skala besar untuk mendapatkan uang suap bahkan dikatakan telah menciptakan begitu banyak ketidakstabilan keuangan. Ketidakstabilan keuangan itu akhirnya menyebabkan perang saudara pada tahun 49–45 SM.
Namun, tulis Hill, seperti di Athena, banyak elite Romawi sangat kesal dengan situasi ini. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 55 M memungkinkan penuntutan terhadap klub penyuapan dan anggota individu.
Kemudian, pemilihan umum sebagian besar dihapuskan di Kekaisaran Romawi. Negarawan Quintus Aurelius Symmachus menggambarkannya sebagai salah satu “berkah zaman kita”.
“Papan pemungutan suara yang mengerikan, distribusi tempat duduk yang tidak adil di teater di antara para klien, korupsi, semua ini tidak ada lagi!” ungkap Symmachus.
Baik di Athena maupun Roma, para penulis membahas korupsi sebagai masalah bagi kohesi sosial. Pasalnya, orang kaya dapat membeli jalan keluar dari konsekuensinya. Orator Romawi Cicero, misalnya, memandang kemampuan untuk memanipulasi sistem peradilan melalui kekayaan sebagai hal yang merusak republik.
Menurut Hill, meskipun Athena dan Roma tidak mampu memberantas korupsi, hal tersebut menjadi perhatian utama bagi banyak pemimpin masyarakat.