Selain memulai upaya mitigasi konflik di desa-desa, penanganan konflik juga membutuhkan komunikasi berkelanjutan dengan para pihak di lanskap harimau. “Kita membangun kultur kerja duduk bersama dengan banyak pihak untuk membangun pemahaman kolektif,” ungkap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno.
Baca Juga : Merarik, Tradisi Melarikan Calon Mempelai Wanita di Suku Sasak
Hal itu mendorong Direktorat Jenderal menghidupkan call center 24 jam sehingga masyarakat bisa melaporkan adanya konflik secepatnya. “Di zaman sekarang, tidak ada lagi pembatas komunikasi untuk bekerja sama,” tutur Wiratno sambil memperlihatkan aplikasi percakapan daring yang ada di layar gawai.
Salah satu wujudnya, Direktorat Jenderal mendorong tim penanganan konflik multipihak dengan koordinasi di bawah pemerintah Provinsi Lampung. “Pelaku konservasi harimau relatif banyak dan tergabung dalam forum yang aktif berdiskusi dengan pemerintah. Tidak hanya di kawasan konservasi, tetapi juga perusahaan perkebunan maupun hutan produksi,” tutur Wiratno.
Konsepnya, masyarakat hidup berdampingan dengan satwa liar. “Itu biasanya didahului dengan adanya kearifan lokal. Itu yang harus direvitalisasi menjadi bagian dari fondasi pengelolaan satwa liar. Modal budaya termasuk dalam proses untuk menyambungkan hubungan yang terputus antara satwa liar dan manusia akibat dari perubahan pemanfaatan lahan.”