Memasuki awal 2018, diskusi mengenai pemilihan umum (pemilu) Indonesia yang digelar tahun depan mulai mengemuka. Selain isu calon presiden, tak kalah penting adalah calon-calon legislator yang akan menjadi representasi rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut.
Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan.
Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.
(Baca juga: Bagaimana Perubahan Iklim Memengaruhi Kehidupan Perempuan?)
Angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Saat pemilu pertama kali digelar pada 1955, jumlah kursi perempuan hanya 5,06%, dan angka ini terus bertambah secara bertahap hingga mencapai 11,4% pada 1997 (KPU 2014).
Selepas rezim Orde Baru, berbagai reformasi hukum terkait dengan pemilu legislatif mengenalkan sistem kuota gender yang bertujuan membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih.
Namun, melihat pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.
Pada 2004, perempuan hanya berhasil menguasai 11,24% kursi di DPR. Pada pemilu lima tahun kemudian jumlahnya naik menjadi 18,21%. Sementara pada 2014 keterwakilan perempuan justru menipis menjadi 17%.
Secara umum, jumlah calon legislatif (caleg) perempuan dari tujuh partai yang bersaing di tiga pemilu legislatif terus meningkat. Namun mengapa jumlah perempuan yang terpilih tidak bisa meningkat secara maksimal?
Dalam bukunya yang mengulas rekruitmen politik Pippa Norris dan Ronald Inglehart menawarkan tiga tingkat analisis: faktor sistematik, faktor partai, dan individu calon legislatif.
Undang-Undang Pemilu, sistem partai, dan sistem hukum di sebuah negara termasuk dalam kategori faktor sistematik. Sementara faktor partai politik meliputi ideologi dan aturan internal partai dalam mencalonkan perempuan sebagai anggota legislatif.
Penulis | : | |
Editor | : | hera sasmita |
KOMENTAR