Ketika Restorasi Meiji Hapus Hak Istimewa Samurai di Kekaisaran Jepang

Nationalgeographic.co.id—Restorasi Meiji, dalam sejarah Kekaisaran Jepang, adalah revolusi politik pada tahun 1868 yang mengakhiri keshogunan Tokugawa (pemerintahan militer).

Revolusi ini otomatis mengakhiri periode Edo (Tokugawa) dan mengembalikan kendali kekaisaran pada kaisar. Di masa ini juga, hak istimewa samurai pun dilucuti hingga kelas samurai benar-benar menghilang di Jepang.

Dalam konteks yang lebih luas, Restorasi Meiji tahun 1868 diidentifikasikan dengan era perubahan politik, ekonomi, dan sosial besar. Pada akhirnya, semua itu membawa modernisasi dan westernisasi bagi Kekaisaran Jepang.

Peristiwa restorasi itu sendiri terdiri dari kudeta di ibu kota kekaisaran kuno Kyoto pada tanggal 3 Januari 1868. Para pelakunya mengumumkan penggulingan Tokugawa Yoshinobu (shogun terakhir).

Mereka memproklamasikan kaisar muda Meiji sebagai penguasa Jepang. Yoshinobu melancarkan perang saudara singkat yang berakhir dengan penyerahannya kepada pasukan kekaisaran pada Juni 1869.

Reformasi dan pemberontakan di Kekaisaran Jepang

Para pemimpin restorasi sebagian besar adalah samurai muda dari domain feodal. “Mereka secara historis memusuhi otoritas Tokugawa,” tulis Kenneth Pletcher di laman Britannica.

Orang-orang itu termotivasi oleh masalah rumah tangga yang berkembang dan ancaman perambahan asing. Kekhawatiran yang terakhir berawal dari upaya kekuatan Barat untuk “membuka” Jepang, dimulai pada tahun 1850-an. Muncul ketakutan bahwa Kekaisaran Jepang akan mengalami tekanan imperialis yang sama seperti yang dialami Tiongkok.

Mereka percaya bahwa Barat bergantung pada konstitusionalisme untuk persatuan nasional dan pada industrialisasi untuk kekuatan material. Selain itu, militer yang terlatih juga dibutuhkan untuk keamanan nasional.

Mengadopsi slogan “perkaya negara, perkuat tentara”, Kekaisaran Jepang berusaha menjadi bangsa yang setara di antara kekuatan Barat.

Salah satu langkah reformasi: hak istimewa kelas samurai dihapuskan

Tujuan awal pemerintahan baru diungkapkan dalam Piagam Sumpah (April 1868). Isinya tentang pendirian majelis permusyawaratan dan diskusi publik serta mencari pengetahuan di seluruh dunia. Kekaisaran Jepang juga menghapus kebiasaan masa lalu.

PROMOTED CONTENT