Jokowi Akui Sistem Zonasi PPDB Bermasalah, Wali Murid Gelar Unjuk Rasa. Lihat Foto-fotonya

By , Jumat, 21 Juni 2019 | 14:00 WIB
Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. (ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO)
 
Nationalgeographic.co.id - Ditemui Kamis (20/6/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta awak media untuk menanyakan langsung permasalahan sistem zonasi dalam PPDB kepada Mendikbud Muhadjir Effendy.
 
Jokowi mengatakan, di lapangan memang banyak masalah yang mesti dievaluasi.
 
"Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi saat ditanyai awak media usai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis.
 
Baca Juga: Wilayah di Tiga Negara Ini Gunakan Bahasa Jawa dalam Kehidupan Sehari-hari
 
Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. (ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO)
 
Jokowi tidak menutupi bahwa memang banyak permasalahan yang perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibanding dengan sebelumnya.
 
Aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, muncul di Balai Kota Surabaya, Rabu (19/6/2019) dan kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Kamis (20/6/2019).
 
Baca Juga: Rayakan Momen Lulus Sekolah, Lihat Foto-foto Momen Kebahagiaan Orangutan Sumatra di Habitatnya
 
Polisi berusaha memberikan penjelasan kepada warga saat berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). Massa aksi memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. (ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO)
 
Massa yang mayoritas merupakan para wali murid itu meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.
 
Selain membentangkan spanduk protes, sebagian wali murid juga membawa putra dan putrinya yang gagal masuk sekolah negeri.
 
Baca Juga: Kirim Balik ke AS, Lihat Deretan Foto Kontainer Sampah yang Ditolak oleh Pemerintah Indonesia
 
Warga menunjukkan bukti pendaftaran SMP jalur zonasi saat berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. (ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO)
 
Sebelumnya, Muhadjir sudah sempat menjelaskan alasan dipilihnya sistem zonasi PPDB untuk tahun ajaran kali ini, yakni harapan akan pemerataan pendidikan di Indonesia.
 
Namun, para wali murid di sejumlah daerah protes serta tidak menerima kehadiran sistem zonasi, lantaran dianggap merugikan dan tidak menghargai capaian akademik yang telah siswa dapatkan. 
 
Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. (ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO)
 
Selain itu, sistem zonasi PPDB juga dianggap memiliki sejumlah kejanggalan. Salah satunya lokasi rumah siswa pendaftar yang jaraknya jauh dari sekolah. (Sumber: KOMPAS.com (Hamzah Arfah), Antara Foto)
 
Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. (ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO)
 
Warga menunjukkan Surat Hasil Ujian Sementara (SHUS) saat berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. (ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO)