Didi memaparkan, pada awal abad-20, perlindungan pemerintah kepada etnis Tionghoa tak sekuat sebelumnya. Politik etis diberlakukan untuk mengembangkan SDM bumiputra, dan menganggap Tionghoa sebagai biang kerok mandeknya perkembangan mereka.
Akibatnya ketika masyarakat bumiputra dalam Sarekat Islam masuk di bidang perniagaan, terdapat persaingan ketat dengan doktrin anti pengusaha Tionghoa. Persaingan itu akhirnya menyebabkan konflik pedagang bumiputra dengan Tionghoa di Kudus pada 1918.
Perpecahan hingga Persatuan
Di kancah politik mancanegara, De Jonge mengungkapkan bahwa orang Hadhrami bangga akan asalnya di Timur Tengah di bawah kuasa Kesultanan Ottoman. Kebanggaan ini, di sisi lain tidak diiringi dengan alasan mereka yang umumnya terusir dari tanahnya akibat konflik saudara sesama Hadhrami di negeri asalnya.
Konflik yang terjadi adalah kuasa golongan Sayid (keturunan Nabi Muhammad), Syekh, dan masyarakat biasa yang membuat mereka mencari kehidupan baru di Hindia Belanda. Permasalahan ini kemudian terbawa hingga Hindia Belanda yang membuat mereka terpecah-pecah.
Di Hindia Belanda pun, mereka kerap meminta pertolongan pada duta besar Kesultanan Ottoman untuk meminta sikap jika terdesak oleh pemerintah.
Desakan yang menggemparkan adalah ketika orang Arab-Hadhrami tidak senang dengan kebijakan yang memposisikan mereka sebagai masyarakat kelas dua. Mereka menginginkan setara dengan orang kulit putih, karena saat itu Ottoman juga sedang berusaha juga menjadi masyarakat Eropa.
Ketika Yaman dikuasai Inggris pada 1839, orang Arab-Hadhrami menganggap mereka sebagai teman dan menjadi tempat pengaduan sesudah hilangnya kuasa Ottoman. Ini pula yang membuat resah pemerintah Belanda yang mewanti-wanti golongan Hadhrami berpihak ke Inggris.
Baca Juga: Manisnya Pabrik Gula Era Hindia Belanda yang Kini Masih Terasa
Saat revolusi Tiongkok pada 1911 pecah, membuat orang Tionghoa di Hindia Belanda belajar, terang Didi. Sebagian terinspirasi dan menjadi superior untuk mendesak Belanda menjadikan mereka sebagai masyarakat kelas satu, sebagaimana orang Jepang berhasil lewat Restorasi Meijinya.
Tetapi pandangan arogansi kalangan Arab dan Tionghoa ini, pada sebagian kalangan khususnya peranakan beranggapan lain. Kalangan peranakan menganggap Timur Tengah maupun Tiongkok bukanlah asal tanah kelahiran mereka, tetapi Indonesia.
Nasionalisme sebagai masyarakat yang lahir di Indonesia muncul pertama kali setelah Indische Partij terbentuk pada 1912. Partai ini melibatkan segala etnis, termasuk Eropa dan peranakannya (Indo). Kemudian anak peranakan melebur dengan momentum nasionalisme berikutnya, Sumpah Pemuda 1928.
Sumpah Pemuda menjadi ajang persatuan antara peranakan Tionghoa, Arab, dan bumiputra untuk jati dirinya sebagai orang Indonesia. Peristiwa ini mempertemukan A.R Baswedan dari kalangan Arab dengan Liem Koen Hian dari Tionghoa, dan bekerja sama di media Sin Tit Po untuk mengkampanyekan persatuan.
“Sin Tit Po bukan lagi koran Tionghoa, melainkan koran bagi [seluruh] bangsa kulit berwarna,” kata Baswedan, dikutip Didi dan Sutarmin dalam Biografi A.R Basewdan: Membangun Bangsa, Merajut Keindonesiaan.
Berangsur-angsur setelah Sumpah Pemuda, De Jonge menjabarkan, berdirilah Partai Tionghoa pada 1932, dilanjutkan Partai Arab Indonesia pada 1934 yang mendukung nasionalisme. Kemudian pergerakan secara etnis perlahan pun melebur dengan kelompok nasionalisme lainnya. Tanpa sekat, dan bermuara pada kemerdekaan Indonesia.