Nationalgeographic.co.id—Akhir Maret 2021, setidaknya terjadi dua insiden yang bernuansa terorisme. Pertama, pengeboman pada Gereja Katedral di Makassar, dan penembakan terduga teroris dua hari setelahnya di Mabes Polri.
Ada banyak aksi terorisme di Indonesia yang dilaporkan dan memiliki keterkaitan dengan beberapa organisasi besar berskala global yang melibatkan unsur agama. Tetapi sejatinya, bagaimana fenomena itu bisa terjadi di negeri ini?
Mulanya fenomena teror dengan dengan nuansa agama pertama kali sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia lewat Daarul Islam (DI).
Peristiwa yang kerap disebut kegiatan pemberontakan yang bercita-cita membangun negara Islam itu, sanga sesuai dengan kategori kelompok teroris di masa kini.
Baca Juga: Sepuluh Kota dengan Durasi Puasa Ramadan Terlama dan Tersingkat
"Secara indikator temporer, mereka punya regu tertentu untuk melakukan assasinasi tokoh-tokoh nasional, jenderal, bahkan Sukarno yang jadi sasaran," ungkap Gregory Fealy dalam webinar yang diadakan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Selasa (13/04/2021).
Gregory Fealy adalah profesor Australia National University yang menjadi fokus pada politik dan isu sosial di Asia Pasifik.
Selama pergerakannya pada 1957-1958 pun, mengutip dari harian Pikiran Rakyat di rentang tahun itu, bahkan mereka meneror masyarakat perkampungan. Serangan umumnya dilakukan tengah malam pada pembakaran gedung, hingga pengeboman.
Kejadian itu menaruh ketidaksenangan publik pada gerakan ini dan menjadi salah satu fokus pemerintah Sukarno.
Hasilnya, mereka berhasil ditumpas lewat operasi pagar betis pada 1962 dan berhasil menangkap S.M Kartosoewirjo, sang imam, untuk dieksekusi mati. Pemberantasan pun berlanjut hingga tewasnya Kahar Muzakkar pada 1965 di Sulawesi Selatan. Pergerakan mereka pun surut.
Tekanan dari Orde Baru
Meski demikian, bukan berarti penangkapan dan penumpasannya berhasil di situ saja. Nuansa DI rupanya masih terasa pada masyarakat di beberapa daerah di Jawa Barat yang masih terasa hingga kini. Bahkan, pergerakan di masa lalu itu menjadi kebanggaan bagi mereka.
"Kalau kita ke pesantren di sana, ingatan DI, peranan kyai-kyai, masih jadi sumber kebanggaan santri dan tokoh islam. Mungkin tidak secara terbuka, tapi dalam kepercayaan sejarah mereka bangga akan hal itu," jelas Fealy.
Selama Orde Baru, perjuangan itu masih terwariskan dan bergerak secara non-violent dan bawah tanah. Menurutnya, organisasi itu berkembang menjadi Jamaah Islamiyyah (JI), yang banyak direkrut dari DI.
Gerakan bawah tanah ini pun berhasil menyentuh hubungan dengan di luar negeri. Dua di antaranya adalah yang dilakukan Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar yang mencari suaka pasca pengeboman di Candi Borobudur.
Baca Juga: Dari Mana Teroris Indonesia Mendapat Dana untuk Menjalankan Aksinya?
Inilah yang menyebabkan pergerakan terorisme selama Orde Baru hampir tidak ada. Bahkan, kejadian terorisme baru muncul pada 2002, lewat pengeboman di suatu restoran di Makassar.
Sidney Jones, direktur Insitute for Policy Analysis of Conlict (IPAC) dalam webinar menyebut, pergerakan itu dilakukan secara terselubung akibat kebijakan Asas Tunggal yang dibuat Suharto.
Gagasan itu secara hukum bermula lewat UU No. 3 Tahun 1975 yang menyatakan semua organisasi dan partai harus berlandaskan Pancasila. Asas Tunggal pun berbuah pada kampanye Pedoman Penghayatan dan pengalaman Pancasila (P4).
Lebih lanjut, David Bourchier dalam buku Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State (2014), kampanye itu tidak lain menekan masyarakat sipil untuk tak boleh menganut paham lain selain Pancasila.
"Kebijakan ini represif, dan dibenci semua ormas, tokoh, dan menjadi pemicu untuk mendirikan satu negara Islam dan menghidupkan kembali piagam Jakarta untuk menegakkan syariat Islam," terang Jones.
Baca Juga: Sains Jelaskan Isi Kepala Pelaku Bom Bunuh Diri. Apakah Terkait Agama?
Karena represivitas Suharto pada kaum Muslim—terlebih peristiwa Tanjung Priok pada 1984—para penggagas negara Islam di Indonesia itu mulai mencari dana pelatihan.
"Mereka mendapatkan dana lewat Muhammad Natsir supaya orang-orang bisa ke Afghanistan, atau perbatasan Afghanistan-Pakistan," ungkapnya.
Salah satu tokoh yang melakukan pelatihan di Afghanistan ini adalah Ustaz Basri. Nama itu mencuat setelah pengeboman di Makassar pada 2002. Setelah kembali dari Afghanistan pun dia memberikan pelatihan kepada anggota di Sulawesi Selatan.
Ustaz Basri mencari dana untuk kelompok yang berseteru di Poso, dan memimpin pembaitan massal terhadap ISIS yang diungkap kepolisian pada Januari 2015.
Pasca Orde Baru
Tekanan ideologis oleh pemerintah Orde Baru ternyata berbuah meledaknya euforia gagasan penegakan syariat Islam pada awal era Reformasi lewat berbagai aksi terorisme.
"Peristiwa Tanjung Periok tanpa tekanan itu, banyak metode Orde baru untuk menindas gerakan Islam. Mereka terpaksa berjalan di bawah tanah, dan muncul secara cepat setelah Suharto turun," ujar Greg Fealy.
Ketika Suharto turun, peristiwa itu mencuat lewat konflik Poso (1998), hingga Bom Bali 1 dan Bom Makassar (2002).
Peristiwa 'meledak' ini juga disebabkan oleh fatwa yang dikeluarkan Osama bin Laden pada Februari 1998. Fatwa itu, menurut Jones, seperti pendirian kekuatan Islam di seluruh dunia untuk melawan dunia.
"Fenomena ini jadi penting untuk kita lihat gerakan-gerakan [terorisme] selanjutnya," ia menambahkan. Gerakan itu selanjutnya mulai berkoordinasi dengan kalangan mancanegara seperti ISIS.
Baca Juga: Studi Ungkap Psikologi Pelaku Bom Bunuh Diri, Ternyata Mirip Tentara
Dalam proses hubungan pihak di luar negeri, ada yang sedikit menarik di mata Sidney Jones. Yakni, pada masa Orde Baru, orang yang melakukan pelatihan ke Afghanistan umumnya dilakukan segelintir orang untuk beberapa periode hingga kembali ke Indonesia.
Pola ini berbeda dengan masa kini yang berpergian ke Suriah dengan mengajak keluarganya, dan tak mau kembali ke tanah air.
"Karena waktu ke Afghan, [mereka] ingin mendapat keterampilan dan membawa pulang untuk melawan Suharto di Indonesia. Mereka ke sana karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan Suharto di Indonesia," kata Jones.
"Tapi kalau di ISIS, tidak berangkat karena tidak senang [dengan yang] terjadi di Indonesia. Mereka datang karena khilafah—tinggal di suatu negara yang syariat diterapkan secara penuh."