Nationalgeographic.co.id – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Bansos diberikan khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah berharap, bansos dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni mengatakan, bansos memiliki dua manfaat.
“Penyaluran bansos diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat yang membutuhkan. Lalu, ketika Bansos tersebut dimanfaatkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) untuk konsumsi, maka hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) menurut rilis yang diterima NGI, Jumat (3/9/2021).
Namun, untuk memastikan bansos berhasil disalurkan dan tepat sasaran, pemerintah pusat tidak bekerja sendirian. Kerja sama dijalin dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sejumlah stakeholder, dan masyarakat.
Baca Juga: Psikiater: Pandemi Berkepanjangan Buat Masyarakat Jenuh Beradaptasi
Salah satu contoh kolaborasi yang baik dan memberi manfaat bagi masyarakat dapat dilihat di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat mendorong keberhasilan program pembagian sembilan bahan pokok (sembako) di kabupaten tersebut.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho yang hadir dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 mengatakan, Polres Sukoharjo memastikan penyaluran bansos beras dari pemerintah sampai kepada KPM yang membutuhkan.
Secara rutin, Polres Sukoharjo membagikan beras secara rutin kepada masyarakat yang tengah isolasi mandiri. Di samping itu, pihaknya juga menyalurkan kebutuhan pelengkap.
Menariknya, kebutuhan pelengkap disediakan dari hasil produksi lokal. Misalnya, sayur dan tanaman obat dari kebun warga serta ikan lele yang diternak di kolam budidaya polsek setempat.
Langkah tersebut diambil Polres Sukoharjo untuk memberdayakan produk lokal di masa pandemi. Tidak hanya itu, secara tidak langsung, Polres Sukoharjo juga membantu masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri.
Baca Juga: Berjuang Keras untuk Menimbang Risiko Pandemi? Anda Tidak Sendirian
Masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan untuk menanam sayur, rempah, atau beternak. Hasil dari lahan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila berlebih, hasil kebun atau ternak bisa dibeli dan dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Tidak hanya itu, Polres Sukoharjo juga membantu penyaluran bantuan dari pihak swasta kepada masyarakat.
“Tim Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat memahami situasi di lapangan, tentang siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Karena itu, melalui kolaborasi penyaluran sembako ini dapat disalurkan secara tepat. Saat distribusi, kami juga menggunakan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau jalan-jalan kecil yang tidak dapat dimasuki mobil,” ujar Wahyu.
Menambahkan pemaparan Wahyu, Tubagus mengatakan bahwa masyarakat juga dapat berperan aktif untuk memantau penyaluran bansos. Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang bansos atau melakukan pelaporan terkait penyaluran bansos lewat situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Memastikan bansos berkualitas dan sampai tepat sasaran
Kolaborasi juga dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bansos diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, bansos yang diterima pun harus tepat kualitas.
Sebagai informasi, pemerintah memberikan dua jenis bansos kepada masyarakat selama masa pandemi, yakni bansos reguler yang disalurkan setiap tahun dan bansos nonreguler.
Baca Juga: Virus Kuno 15.000 Tahun Diidentifikasi di Gletser Tibet yang Mencair
Contoh bansos nonreguler adalan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah memberikan Rp 600.000 untuk satu KPM. Saat ini, penyaluran BST sudah memasuki tahap ke-5 dan 6.
Selain itu, bansos nonreguler juga diberikan dalam rupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk satu KPM. Bantuan beras yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut menyasar 28,8 juta KPM.
Tubagus mengatakan, untuk memastikan kualitas, Menko PMK Muhadjir Effendy sendiri telah melakukan pengecekan acak terhadap beras bansos sebelum disalurkan.
Sementara, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran, validasi, dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima Bansos.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir juga Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Pantik Semangat Berbagi dari Berbagai Elemen Masyarakat
Ia berharap upaya pemutakhiran, validasi, dan verifikasi DTKS terus dijalankan. Sebab, menurutnya program bansos sangat penting untuk melindungi warga miskin pada masa krisis.
Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bansos dapat menolong masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
Berly berharap, pemerintah dapat memperbanyak program digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan digital sebagai upaya mengoptimalkan kinerja mereka pelaku UMKM,” ujarnya.