Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan debat calon presiden dan calon wakil presiden. Debat ini merupakan debat pamungkas sebelum pemilihan presiden tanggal 9 Juli mendatang.
Dalam debat capres kali ini, tema yang diusung adalah pangan, energi, dan lingkungan. Dalam paparan visi dan misinya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjelaskan berbagai hal yang akan dilakukan terkait pangan.
Pasangan ini akan mencetak 2 juta lahan baru yang akan ditanami bahan pangan rakyat, antara lain beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu, yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
Selain itu, pasangan nomor urut 1 ini juga akan mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat, terutama tanaman pangan termasuk hortikultura, peternakan, dan perikanan.
Pasangan ini juga akan mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, dan perikanan yang berdaya saing tinggi. Pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, dan perikanan yang berdaya saing juga akan digenjot.
Sementara itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menawarkan empat agenda aksi di bidang pangan jika terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden kelak.
Pertama, pengendalian atas impor pangan. Dalam beberapa kesempatan selama kampanye Pilpres 2014 ini, pasangan yang mengusung calon Presiden dari PDI-Perjuangan itu menyerukan akan memberantas mafia pangan. Selain itu, pasangan No.2 itu juga akan mengeluarkan kebijakan proteksi pertanian pangan, mempercepat implementasi kedaulatan pangan, meningkatkan daya saing pertanian, serta meningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
Kedua, Jokowi-JK juga menyatakan akan menanggulangi kemiskinan pertanian, dan memberikan dukungan terhadap regenerasi petani. Agenda tersebut akan ditempuh dengan langkah antara lain pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga 2019, pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata.
Pasangan No.2 juga akan meningkatkan investasi dalam negeri sebesar 15 persen tahun untuk pertanian. Selain itu, agenda aksi tersebut akan dilakukan dengan jalan memberdayaan Penyuluh. Jokowi-JK berjanji akan membangunan Infrastruktur Pertanian, serta mengalokasikan anggaran untuk risert pertanian. Jokowi-JK juga menjamin adanya transparansi tata kelola kebijakan pertanian terutama berupa kebijakan tata niaga hasil pertanian, serta mengedukasi konsumen agar membiasakan membeli hasil pertanian dalam negeri.
Ketiga, implementasi reformasi agraria. Ini akan dilakukan melalui redistribusi aset produktif, dengan cara menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar, meningkatkan ratio kepemilikan lahan dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2 hektar per KK tani, dan ekstensifikasi 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.
Jokowi-JK juga menyatakan akan menyelesaiakan perselisihan antara masyarakat adat dengan korporasi dan Pengurangan gradual penyelesaian konflik agraria. Pencegahan konversi lahan subur pertanian untuk kepentingan non pertanian melalui UU Keberlanjutan Lahan Pertanian, juga akan dilakukan.