Setelah pembicaraan berbelit-belit selama 20 bulan, para negosiator, Selasa (14/7), mencapai kesepakatan terbaik yang bertujuan untuk mengendalikan program nuklir Iran. Diplomat Iran menyebutnya sebagai kesepakatan "bersejarah". Negosiator Uni Eropa memujinya sebagai tanda tentang harapan baru.
Kesepakatan antara lain mencakup aturan tentang pengawasan lokasi fasilitas nuklir Iran yang memberikan akses yang luas bagi pengawas nuklir internasional untuk menginspeksi situs-situs militer Iran. Namun, Iran bisa menolak pemberian akses itu.
Perjanjian bersama itu akan menjaga Iran tidak memproduksi bahan-bahan bagi pembuatan senjata nuklir selama 10 tahun. Juga memberlakukan ketentuan baru terkait dengan pengawasan fasilitas nuklir Iran, termasuk situs-situs militer yang dicurigai.
Di bawah kesepakatan itu juga akan dibentuk badan arbitrase bersama Iran dan enam negara kuat yang terlibat di dalam pembicaraan nuklir selama ini. Enam negara kuat itu adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis ditambah Jerman yang disebut kelompok P5+1.
Badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), berpeluang masuk ke situs-situs nuklir Iran. Jika badan ini menemukan ada hal-hal yang tidak beres atau ada upaya peningkatan pengayaan uranium, hal itu disampaikan kepada badan arbitrase. Badan akan berembuk untuk menyikapinya.
PBB mengatakan, sebagai imbalannya, embargo senjata hanya akan berlaku selama lima tahun lagi. Adapun larangan untuk pengembangan teknologi rudal terbaru hanya berlaku untuk delapan tahun. Namun, jika Iran melanggar perjanjian, sanksi akan diterapkan dalam 65 hari.
Kesepakatan bersejarah di Vienna langsung ditanggapi Indonesia dengan sukacita. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan tersebut seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam siaran persnya, Selasa (14/7).
Pemerintah RI menilai, dengan kesepakatan itu, Iran akan dapat mengembangkan program nuklirnya untuk kepentingan damai. Selain itu, terbuka kemungkinan pencabutan sanksi ekonomi dan finansial terhadap Iran sebagai bentuk imbalan.
Sementara itu, Iran menyanggupi hal-hal yang disebutkan PBB itu. "Ini adalah momen yang bersejarah," kata Menlu Iran Mohammad Javad Zarif.
Kepala IAEA Yukiya Amano, mengatakan, kesepakatan itu adalah langkah maju yang signifikan, yang membuat organisasinya bisa melakukan peninjauan terkait aspek militer program nuklir Iran pada akhir 2015. Iran juga telah menandatangani kesepakatan peta jalan dengan IAEA terkait dengan hal itu.
!break!Manfaat ekonomi Iran
Iran akan memetik manfaat ekonomi yang potensial dan bahkan bisa masif. Salah satu yang terpenting di antaranya Iran bisa mendapatkan lebih dari 100 miliar dollar AS atau setara 1.300 triliun dari aset-aset yang dibekukan selama ini akibat terkena sanksi ekonomi dari Dewan Keamanan (DK) PBB. Sekaligus Iran terbebas dari embargo minyak di Eropa dan pembatasan di sektor keuangan lainnya.
Kesepakatan itu diumumkan resmi setelah perundingan usai, yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPA). Tidak lama setelahnya Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federika Mogherini dan Zarif langsung memberi keterangan pers.
Zarif menyebut kesepakatan yang dinamai JCPA itu disebutnya sebagai "saling menguntungkan" Iran dan P5+1. Mogherini menyebutnya sebagai "tanda harapan bagi seluruh dunia".