Anggota Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional Arnold Soetrisnanto menyatakan, Indonesia memerlukan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan energi di seluruh wilayah.
Pasalnya, Indonesia sudah masuk tahap krisis listrik, sementara pemenuhan melalui sumber energi konvensinal semakin sulit dilakukan.
"Energi nuklir merupakan suatu pilihan yang diperlukan Indonesia. Kalau dari segi kebutuhan sudah tidak perlu ditanyakan lagi, kita sudah butuh (energi nuklir)," kata Arnold Soetrisnanto di Phan Rang - Tap Cham, Vietnam, Jumat (13/11/2015).
Pernyataan tersebut dia sampaikan di sela-sela acara Lokakarya bertema "Public Acceptance of Nuclear Technologies: Sharing Asian Experience" yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Nuklir Vietnam (VAEA) bekerja sama dengan BUMN Nuklir Rusia Rosatom.
Menurut Arnold, sumber-sumber energi yang digunakan di Indonesia saat ini untuk pasokan listrik, seperti batu bara, sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi seluruh wilayah Indonesia.
"Untuk memenuhi kebutuhan listrik satu tahun bila memanfaatkan energi dari batu bara maka harus ada sekitar 200 juta ton batu bara per tahun yang harus disuplai ke PLTU (pembangkit listrik tenaga uap)," ujar dia.
"Hal ini perlu disampaikan ke kalangan pemasok batu bara. Apakah mereka mampu memasok batu bara sebanyak 200 juta ton per tahun," lanjutnya.
Arnold menilai, ketahanan energi Indonesia sudah termasuk dalam tahap krisis. Pasalnya, kebutuhan energi di daerah-daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, seringkali tidak dapat terpenuhi dengan baik.
Hal itu, kata dia, terbukti dengan sering adanya pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah, seperti di Sumatera dan di Kalimantan.
"Ketahanan energi Indonesia sebenarnya sih sudah krisis. Kalau melihat Jawa kayanya memang enak dan belum krisis, tetapi coba lihat di Sumatera dan Kalimantan itu sudah krisis listrik," jelas dia.
Dia juga mengungkapkan bahwa para pemerintah daerah sudah sering mendorong pemerintah pusat untuk memulai pembangunan PLTN guna memenuhi kebutuhan listrik di daerah, namun belum ada kemauan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat untuk rencana pembangunan PLTN.
"Dorongan dari pemerintah daerah sudah seringkali muncul dari dulu karena kebutuhannya di daerah. Koordinator dari gubernur-gubernur di Kalimanatan pernah kirim surat ke Ibu Megawati untuk bikin PLTN, tetapi tidak terlaksana," ungkap dia.
"Sekarang gubernur seluruh daerah di Sumatera tandatangan surat lagi kirim ke Jokowi untuk pembangunan PLTN, maka kita tunggu keputusan ini. Jadi, saya kira dorongan sudah banyak, tetapi saya tidak mengerti mengapa Pak Jokowi belum bisa memutuskan 'ya' untuk nuklir," imbuh dia.!break!