Tsai mencermati strateginya menghadapi China. Namun tradisi DPP sebagai partai yang mendukung kemerdekaan Taiwan bakal membuat penentangnya menganggap dia akan memperburuk hubungannya dengan Tiongkok.
Presiden Ma dari KMT yang saat ini masih menjabat telah mengatur drama pendekatan dengan Tiongkok sejak berkuasa pada 2008.
Meskipun menjalankan pemerintahan sendiri sejak berpisah dari China setelah perang sipil pecah pada 1949, Taiwan tidak pernah mendeklarasikan kemerdekaan dan Beijing masih menganggapnya sebagai bagian dari teritorial China yang menantikan reunifikasi.
Puncak dari mencairnya hubungan terjadi dalam pertemuan antara Ma dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada November 2015.
Meskipun menghasilkan lebih dari 20 kesepakatan dan ledakan wisatawan, hubungan lebih dekat memperburuk kekhawatiran terhadap China dapat mengikis kedaulatan Taiwan dengan membuat ketergantungan ekonomi.
Rendahnya upah dan dan tingginya harga rumah juga menggelisahkan para pemilih.
Beijing telah mengingatkan bahwa tidak akan tawar-menawar dengan para pemimpin yang tidak mengakui prinsip "satu China", bagian dari persetujuan tanpa kata antara Beijing dan KMT yang dikenal dengan "Konsensus 1992". Sementara DPP tidak pernah mengakui konsensus tersebut.
Para pengamat mengatakan Tsai tidak mungkin melakukan perbuatan untuk memprovokasi Beijing jika dia memenangi Pilpres Taiwan.
Mereka juga setuju bahwa hal itu tidak akan segera menimbulkan reaksi dari China karena pengasingan Taiwan bertentangan dengan tujuan utama Beijing untuk melakukan reunifikasi.
"Hubungan keduanya akan menjadi rumit dan tidak bisa diprediksi. Mereka akan memperburuk beberapa pencapaian, namun pada saat yang sama kepentingan Beijing adalah mempertahankan Taiwan tergantung secara ekonomi," kata Jean-Pierre Cabestan, pengamat politik dari Hong Kong Baptist University.
Pemilu parlemen juga digelar pada Sabtu. KMT juga khawatir kehilangan suara mayoritasnya di lembaga legislatif.