Karena kondisi keuangannya yang genting, Eduarte tidak memiliki pilihan lain. Ia memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit umum yang bahkan sering kekurangan persediaan dasar, seperti kapas, jarum suntik, sarung tangan dan obat-obatan.
“Kami tidak memiliki tablet di sini,” ujar Marcelina Paulina, perawat di rumah sakit Palanca Dona Paulina di Luanda.
Akibat keterbatasan tersebut, banyak warga Angola kehilangan nyawanya. Termasuk saudara perempuan Ana Joaquina yang meninggal akhir Februari lalu.
“Dokter mengatakan, ia terkena malaria. Namun, rumah sakit tidak memiliki uang untuk membeli obat-obatan. Saudara perempuanku pun meninggal,” cerita Joaquina.
(Baca juga: Viral Video Penyelam Berenang di "Lautan Plastik" Bali, Ini Penjelasan Ahli)
Sama seperti layanan publik Angola lainnya, fasilitas kesehatan telah mengalami kekurangan sumber daya sejak krisis ekonomi menyerang negara ini. Terutama ketika harga minyak turun drastis pada 2014.
Di 2016, terjadi wabah demam kuning yang membunuh lebih dari 400 ribu orang. Peristiwa tersebut menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengelola pelayanan kesehatan.
Korupsi
Menurut para dokter dan politisi oposisi, keadaan semakin buruk dengan adanya korupsi yang merajalela.
“Bagi para manajer rumah sakit, lebih mudah membeli mobil mewah dibanding persediaan obat-obatan,” kata Maurilio Luyele, dokter sekaligus anggota parlemen.
Bulan lalu, tiga pejabat senior dihukum delapan tahun penjara setelah menggelapkan dana dua juta dollar yang seharusnya digunakan untuk melawan malaria.
Beberapa tempat di Luanda telah berubah menjadi tempat pembuangan terbuka karena pemerintah daerah memiliki hambatan dengan anggaran yang terbatas.
Selama musim hujan, dari September hingga Mei, jalanan dan ruang publik penuh dengan sampah mengambang – surga bagi para nyamuk.
Menyadari krisis ini, pemerintahan presiden baru Joao Lourenco, meluncurkan rencana darurat untuk melawan wabah malaria dengan fumigasi serangga dan pembagian kelambu pada para penduduk.