Mereka memusyawarahkan tentang kesepakatan yang di antaranya ialah sepakat untuk mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa kolonial di Cirebon dengan tujuan untuk memulihkan kedudukan Cirebon sebagai penguasa politik dan penentu kebijakan tradisi yang bersendikan syariat Islam.
Hasil kesepakatan itu segera disebar secara diam-diam. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1801, mereka berkumpul kembali bersama tokoh-tokoh lainnya di tempat yang sama, yang kemudian tempat pertemuan tersebut ditetapkan sebagai Keraton Perjuangan.
Perjuangan perlawanan tersebut diawali dengan mengganggu stabilitas keamanan daerah yang merupakan tugas koordinator daerah di samping tugasnya untuk merekrut para kuwu agar turut bergabung dalam perlawanan.
Akhirnya, berbagai gerakan perlawanan rakyat berupa huru-hara pun pecah secara sporadis di wilayah-wilayah Cirebon, setidaknya hal itu dimulai sejak tahun 1802.
"Target pertama dari gerakan perlawanan tersebut adalah orang-orang Cina yang mereka anggap sebagai penyewa tanah pemeras rakyat," tegas Islamiati Rahayu dalam jurnalnya.
Dalam gerakan perlawanan itu, orang-orang Cina banyak yang dibunuh dan diusir dari wilayah Cirebon, seperti di Palimanan, Lohbener, Dermayu dan lain sebagainya.
Perlawanan yang terjadi di sana sini mengakibatkan Pemerintah Kolonial mengalami kerugian yang cukup besar. Selain itu, kedudukannya sebagai penguasa Cirebon pun jadi terancam.
Baca Juga: Menguak Toponimi Cirebon dari Catatan Tome Pires sampai Walisongo
Baca Juga: Lambang di Situs Makam Sunan Gunung Jati: Freemason Ada di Cirebon?
Baca Juga: Surawisesa Beri Portugis Sunda Kelapa, Pajajaran Dihajar Demak-Cirebon