Nationalgeographic.co.id—Pada beberapa tahun setelah penerapan kebijakan Culturstelsel, Hindia-Belanda mulai mengalami beberapa perubahan orientasi politik.
Hal tersebut dibuktikan dengan "ditetapkannya pada tahun 1870 adalah tahun tidak diberlakukannya sistem Culturstelsel di Jawa dan mulai diberlakukannya sistem sewa tanah sebagai mana kebijakan politik etis Pemerintahan Hindia-Belanda," tulis Deni.
Deni menulis dalam tesisnya kepada Institut Pertanian Bogor dengan judul Akses dan Kontrol Sumberdaya Hutan Gunung Ciremai yang dipublikasi pada tahun 2014.
Kebijakan politik etis adalah hasil dari debat diantara para elite Hindia-Belanda yang dipengaruhi beberapa tokoh Belanda yang menolak penerapan sistem Culturstelsel.
"Debat ini adalah kritik atas Culturstelsel setelah sistem ini memberikan dampak buruk dan penderitaan bagi penduduk lokal," imbuhnya.
Residen Cirebon adalah salah satu korban yang terdampak bencana kelaparan tatkala diterapkan Culturstelsel. Reorientasi pemerintahan juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh Gubernur Jenderal yang memiliki minat pada administrasi hukum tata negara.
Reformasi hukum pada era setelah penerapan Culturstelsel banyak terjadi terutama hukum tanah, hukum perdagangan dan pengusahaan dan juga hukum kehutanan.
Deni menyebut bahwa "Hukum kehutanan muncul untuk pertama kalinya tahun 1865 dengan istilah Bosch Reglementt."
Reorganisasi hukum kehutanan bagi Pemerintah Hindia-Belanda, dirasa penting untuk dilakukan mengingat tata kelola hutan jati dan hutan rimba sebelumnya membuat hutan menjadi tidak terkontrol dan mengancam kehilangan aset hutan dikemudian hari.
Ini ditunjukkan dari kasus rusaknya hutan jati dan hutan rimba akibat dari masa eksploitasi VOC dan penerapan sistem Culturstelsel oleh Gubernur Jenderal van den Bosch.
Hutan Gunung Ciremai yang sebagaian lanskapnya telah ditumbuhi tanaman kopi rakyat, tidak menjadi perhatian serius oleh Binnelands Bestuur dan Houtvester atau Jawatan Kehutanan Pemerintah Kolonial.