Nationalgeographic.co.id—Kehidupan politik di Indonesia sejatinya selalu diwarnai dengan kritik-kritik pedas dan peran mahasiswa yang melontarnya. Hal itu juga pernah terjadi sebelum Indonesia menemui kemerdekaannya.
Sebuah laporan dikirimkan oleh Procureur-Generaal atau Jaksa Agung Hindia Belanda, R.J.M. Verheijen kepada Gubernur Jenderal De Jonge. Laporan itu berisikan kekhawatiran volksraad (Dewan Rakyat Hindia Belanda) terhadap sikap mahasiswa.
Rosihan Anwar menulis tentang aksi politik para mahasiswa terhadap Volksraad dalam bukunya berjudul Sejarah Kecil "petite histoire" Indonesia yang terbit pada tahun 2004.
Kehadiran mahasiswa Rechts Hoogeschool (RHS) dalam sidang umum Dewan Rakyat (Volksraad) di tahun 1932 menimbulkan kontroversi. "Beberapa anggota Volksraad bahkan menyatakan tidak setuju dengan sikap para mahasiswa," tulisnya.
Procureur-Generaal menilai nada bicara mahasiswa selalu tinggi saat dihadirkan dalam persidangan. Tampaknya, sentimen mahasiswa terhadap Volksraad tidak sebatas dalam persidangan saja.
Para mahasiswa RHS turut aktif dalam beberapa penulisan dalam surat kabar dan majalah. Selin itu, mereka juga memiliki majalah sendiri: Indonesia Raja (Indonesia Raya).
Salah satu tulisan dalam majalah tersebut sangat tidak menyenangkan pihak pejabat Hindia Belanda, utamanya anggota Volksraad. Dalam majalah yang diterbitkan nomor Agustus/September 1932 itu, kritik pedas dilontarkan.
Sebuah tulisan berjudul "Slavenzielen of huichelaars" (Jiwa budak atau munafik) termuat dalam Indonesia Raja edisi tersebut. Para mahasiswa mengecam dua Volksraad telah bersikap munafik.
"Kemungkinan lain ialah bahwa tindakan tuan-tuan Wiranatakoesoema dan Mas Soetardjo itu bersifat munafik terhadap pemerintah Hindia Belanda," tulis mahasiswa RHS dalam majalahnya.
Tudingan dan tuduhan terlontar terang-terangan tentang anggaran marine kaitannya dengan kapal penjelajah yang belum sempat mencukupi keuntungan pribadi kedua Volksraad itu.
Awalnya mereka dianggap berpihak pada kalangan pribumi dalam menyuarakan anggaran marine terhadap pemerintah Hindia Belanda. Setelahnya, Volksraad itu diduga berbelok dan memihak kepada pemerintah Hindia Belanda demi kepentingan pribadinya.