Studi ini belum memasukkan dampak deforestasi langsung dari penambangan artisanal dan skala kecil. Sebab, database global standar dengan koordinat geografis untuk operasi tersebut belum ada dalam bentuk yang dapat menerima analisis statistik.
Para peneliti dalam studi ini mengakui bahwa penambangan artisanal dan skala kecil, serta penambangan ilegal, juga turut menghasilkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Jadi kegiatan ini perlu mendapatkan pengawasan, respons, dan remediasi.
Bagaimanapun, dalam skala idustri, kerusakan hutan di Indonesia jelas menonjol dalam penelitian ini, terutama di Kalimantan Timur yang kehilangan 19% tutupan pohonnya dalam dua dekade terakhir. Provinsi yang menjadi pusat pertambangan batu bara di Indonesia itu kini juga jadi tuan rumah lokasi pembangunan ibu kota nasional masa depan. Sebuah ibu kota baru negara akan dibangun di area yang dulunya pernah jadi area perkebunan kayu dan bahkan juga hutan tropis itu.
Studi baru ini menegaskan perlunya Pernyataan Dampak Lingkungan dan persyaratan perizinan lainnya untuk pertambangan industri. Dokumen ini sebaiknya memasukkan cakupan geografis yang lebih luas yang mencakup lebih banyak wilayah di luar wilayah konsesi proyek pertambangan.
“Ada berbagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi pertambangan selain deforestasi, termasuk perusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan sumber air, produksi limbah berbahaya, dan polusi,” kata Stefan Giljum, penulis utama ini yang juga merupakan profesor di Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business.
“Perizinan pemerintah harus mempertimbangkan semua ini; tambang industri dapat dengan mudah mengganggu lanskap dan ekosistem. Pertambangan industri tetap menjadi kelemahan tersembunyi dalam strategi mereka untuk meminimalkan dampak lingkungan.”
“Meskipun total deforestasi Indonesia telah menurun setiap tahun sejak 2015, temuan ini menekankan perlunya perencanaan penggunaan lahan yang kuat untuk memastikan penambangan tidak merusak hutan atau melanggar hak masyarakat,” kata Hariadi Kartodihardjo, Profesor Kebijakan Hutan di Institut Pertanian Bogor.
Penelitian sebelumnya di Amazon Brasil telah menunjukkan bahwa mengakui dan menegakkan hak milik kolektif masyarakat adat dan komunitas lokal adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah deforestasi. Sebab, deforestasi di wilayah mereka jauh lebih rendah daripada di tempat-tempat yang dikelola oleh pemerintah atau entitas swasta lain.
Laporan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa terbaru juga setuju, dengan menyatakan: “Mendukung penentuan nasib sendiri masyarakat adat, mengakui hak-hak masyarakat adat, dan mendukung adaptasi berbasis pengetahuan masyarakat adat sangat penting untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan adaptasi yang efektif.”