Pangeran Naka no Oe menjadi Kaisar Tenji dan Kamatari diangkat menjadi menteri senior dan diberi nama marga Fujiwara. Ini adalah sejarah awal dari klan paling berkuasa di kekaisaran Jepang yang akan memonopoli pemerintahan pada Periode Heian (794-1185 Masehi).
Peristiwa Jinshin tahun 671-672 Masehi adalah konflik internal yang pendek namun menjadi sejarah berdarah antara kelas penguasa yang memperdebatkan masalah penerus setelah kematian Kaisar Tenji.
Pada akhirnya, kaisar baru, Kaisar Temmu (memerintah 672-686 Masehi) mengambil kesempatan untuk memangkas keluarga besar kerajaan agar hanya keturunannya dan keturunan istrinya, Jito saja yang bisa mengklaim hak takhta kekaisaran Jepang.
Pada tahun 685 Masehi, Kaisar Temmu juga mengangkat para pengikutnya sendiri untuk menduduki posisi kunci dalam birokrasi negara; menciptakan tentara wajib militer dan melarang warga membawa senjata. Fujiwarakyo dipilih sebagai ibu kota Jepang yang pertama yang memiliki istana bergaya Tiongkok dan jalanan dengan pola kisi-kisi teratur.
Sistem mata uang di Jepang yang pertama kali waido kaiho, diperkenalkan pada bagian paling akhir periode ini di tahun 708 Masehi.
Hubungan dengan Tiongkok dan Korea
Pada Periode Asuka hubungan budaya yang signifikan dipelihara dengan kerajaan Baekje di Korea, hubungan dengan semenanjung Korea sudah dibuat sejak abad ke-4 Masehi, terutama dengan konfederasi Gaya di Korea. Kebudayaan Baekje yang maju didatangkan dengan mengundang guru, sarjana dan seniman yang melancong ke Jepang
Elemen-elemen budaya kekaisaran Tiongkok turut masuk bersama mereka seperti teks-teks Konfusianisme klasik dan juga elemen-elemen budaya Korea, sebagai contoh, seperti yang terlihat pada bangunan-bangunan kayu yang dibangun oleh arsitek Korea.
Hubungan yang sebenarnya antara Korea dan Jepang pada periode ini kontroversial, namun sepertinya pejabat-pejabat Baekje menduduki posisi penting dari pemerintahan Yamato dan kemungkinan bercampur dalam garis kerajaan, terutama dalam klan Soga.
Pangeran Shotoku memperkenalkan Tujuh Belas Pasal Konstitusi (Jushichijo-kenpo) berisi tentang sentralisasi pemerintahan dan menekankan prinsip-prinsip Buddhisme dan Konfusianisme, terutama pentingnya harmoni.
Agama Budha secara resmi diperkenalkan di Jepang pada abad ini. Pangeran Shotoku membangun beberapa kuil Buddha pertama di Jepang. Pangeran Shotoku dianggap mampu mengintegrasikan pembentukan agama Buddha Jepang.