Nationalgeographic.co.id—Indonesia diberkahi dengan kawasan lautnya yang luas dengan 75 persen dari keseluruhan wilayah kedaulatannya. Luasan ini ini dicetus sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, setelah sebelumnya hanya secuil saja daerah laut yang menjadi kawasan kedaulatan laut.
Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia melanjutkan dalam penataan ruang dan wilayah laut. Tujuannya, supaya dapat memperkuat teritori kedaulatan Indonesia di laut dan memanfaatkan sumber daya alamnya untuk investasi, termasuk upaya memerangi perubahan iklim.
"Pengelolaan ruang laut di Indonesia punya tantangan yang sangat besar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pembukaan Marine Spatial Planning & Service (MSPS) Expo, 19 September 2023.
Tantangan tersebut berhubungan dengan kawasan laut Indonesia yang sangat luas dengan berbagai aktivitas. Wahyu menerangkan, ragam aktivitas bisa menyebabkan kerusakan, bencana, mengancam kehidupan manusia di masa mendatang.
Itu sebabnya diperlukan instrumen dan tata kelola yang tangguh untuk mendukung ekonomi maritim, tetapi dengan sistem keberlanjutan.
"Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengembangkan dua tools atau perangkat kunci bagi pengelolaan ruang laut, yaitu ocean big data dan ocean accounting," lanjut Wahyu.
Fungsi yang paling signifikan dengan cara ini adalah dapat mengukur pemanfaatan ruang laut dan membantu konservasi. Terlebih, nilai potensi pada kawasan maritim Indonesia begitu besar, karena menjadi 45 persen dari jalur perdagangan dunia.
Karena berhubungan dengan pendapatan negara, pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut menjadi perhatian oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bervisi bahwa Indonesia menjadi negara berpendapat tinggi dan pusat peradaban maritim dunia. "Kita pengen di tahun 2044 [dapat mencapai tujuan], dan itu sangat memungkinkan."
Untuk mencapai tingkat keberhasilan pendapatan tinggi dan pusat peradaban maritim dunia, Indonesia harus memiliki beberapa urusan. Beberapa di antaranya seperti perairan yang bersih, sehat, dan produktif; masyarakat yang berdaya saing; dan tata kelola maritim yang baik.
"Jadi, kunci bagi kita untuk memerangi--membersihkan laut. Kita bersihkan sampah berkeliaran. Sekarang itu, kita bikin 52 spot pengolahan sampah," tutur Luhut.
"Itu pada 206-2027 itu kira-kira [diproyeksikan] sehari bisa proses 30 ribu ton sampah, sehingga tidak perlu lagi sampai ke laut. Sekarang itu yang masuk ke laut sudah berkurang hampir 32 persen," lanjutnya.